Pemerintah Targetkan 3 Juta Rumah, Serap 20 Juta Tenaga Kerja dan Dorong Ekonomi Nasional

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Krisis perumahan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Data menunjukkan, backlog atau kekurangan hunian mencapai hampir 10 juta unit. Selain itu, lebih dari 26 juta rumah dikategorikan tidak layak huni dan membutuhkan renovasi.

Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah meluncurkan program pembangunan 3 juta rumah yang terbagi secara strategis: dua juta unit difokuskan di wilayah desa, sementara satu juta lainnya diarahkan ke kota-kota besar. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan pemerataan hunian bagi seluruh lapisan masyarakat.

Lebih dari Sekadar Bangun Rumah

Program ini tidak hanya mengutamakan pembangunan hunian baru, tetapi juga renovasi rumah tidak layak serta penataan kawasan kumuh. Tujuannya, meningkatkan kualitas lingkungan sosial sekaligus memberi dampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pembangunan skala besar ini diyakini menjadi motor penciptaan lapangan kerja. Data sektor properti memperkirakan, setiap unit rumah dapat melibatkan 4 hingga 5 tenaga kerja langsung. Dengan target 3 juta rumah, potensi serapan tenaga kerja mencapai 12 hingga 15 juta orang per tahun, bahkan hingga 20 juta jika dihitung dengan industri pendukung seperti material dan jasa konstruksi.

Selain memberi peluang kerja, program ini juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga ke level 7–8 persen. Permintaan semen, baja, kayu, hingga jasa logistik akan meningkat seiring masifnya pembangunan perumahan.

Skema Pembiayaan Inklusif

Salah satu terobosan utama pemerintah adalah skema sewa beli (rent-to-own). Skema ini ditujukan bagi masyarakat yang kesulitan mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) konvensional, termasuk pekerja informal maupun mereka yang memiliki catatan kredit bermasalah.

Melalui pola sewa, pembayaran bulanan juga sekaligus dihitung sebagai tabungan untuk uang muka rumah. Dengan cara ini, masyarakat berpenghasilan rendah bisa secara bertahap memiliki rumah tanpa terbebani persyaratan perbankan yang rumit.

Pendanaan program ditopang dari berbagai sumber. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 18 triliun melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan penyertaan modal di PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Proses perizinan pun dipermudah, termasuk penghapusan bea dan retribusi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kolaborasi Multi Pihak

Program ini tidak berjalan sendiri. Pemerintah pusat menggandeng berbagai kementerian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, hingga asosiasi pengembang perumahan.

Sektor swasta dan BUMN juga terlibat aktif, mulai dari PT PLN yang menjamin pasokan listrik, hingga pengembang teknologi rumah berbahan baja ringan. Pengawasan dijalankan oleh lembaga khusus untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Hunian Modern untuk Generasi Muda

Selain rumah tapak, pemerintah juga menyiapkan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan konsep modern. Fasilitas penunjang seperti ruang komunal, akses internet gratis, hingga lokasi dekat pusat aktivitas ekonomi menjadi daya tarik utama. Hunian ini dirancang ramah bagi generasi milenial dan Gen Z, terutama di Jakarta dan kota besar lainnya.

Transformasi Sosial-Ekonomi

Lebih dari sekadar proyek infrastruktur, program 3 juta rumah menjadi tonggak transformasi sosial-ekonomi. Dengan tersedianya hunian layak, pemerintah ingin mengurangi kesenjangan sosial, mempercepat pengentasan kemiskinan, sekaligus memperkuat ekonomi rakyat.

 

Presiden Prabowo menegaskan, setiap warga negara berhak memiliki tempat tinggal yang memadai. “Rumah bukan hanya tempat berteduh, tapi juga fondasi bagi masa depan yang lebih bermartabat,” tegasnya.

SELENGKAPNYA BACA DI https://disway.id/read/891841/3-juta-rumah-harapan-baru-indonesia

Sumber: