Tantangan Berat DOB Baru: Penurunan Dana TKD Papua Selatan Ancam Visi Misi Kepala Daerah 2026

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Bagi sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti Provinsi PAPUA SELATAN, dukungan fiskal dari pemerintah pusat melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD) adalah nafas utama untuk menjalankan roda pemerintahan dan merealisasikan janji-janji pembangunan. Namun, kabar kurang menyenangkan datang terkait alokasi anggaran tahun 2026, di mana provinsi ini harus menghadapi kenyataan pahit berupa penurunan Dana TKD PAPUA SELATAN yang cukup tajam.

Kondisi ini jelas menciptakan tantangan tersendiri bagi kepemimpinan daerah. Dalam setahun, alokasi TKD yang diterima Pemprov PAPUA SELATAN dilaporkan anjlok drastis. Jika pada tahun 2025 PAPUA SELATAN menerima sekitar Rp1,2 triliun, angka tersebut diperkirakan turun menjadi hanya sekitar Rp750 miliar di tahun 2026. Ini berarti, terjadi efisiensi atau pemotongan anggaran mencapai Rp536 miliar.

 

Beban Berat di Tahun Kedua Pemerintahan

 

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, tidak menampik bahwa situasi ini menimbulkan beban yang signifikan, khususnya mengingat status Papua Selatan sebagai DOB yang baru dimekarkan.

“Sebagai DOB yang baru dimekarkan, dengan adanya efisiensi ini menjadi beban daerah yang cukup berat apalagi dalam menjawab visi misi gubernur dan wakil gubernur di tahun kedua 2026,” kata Ferdinandus Kainakaimu, menjawab pertanyaan media.

Penurunan drastis ini menuntut peninjauan ulang terhadap perencanaan program kerja. Di tengah keterbatasan pendanaan, kepala daerah dituntut untuk lebih piawai dalam merumuskan prioritas. Mantan Sekda Mappi ini menyadari betul tanggung jawab yang kini berada di pundaknya.

 

Strategi Pengelolaan Bijak: Selektif dan Bertanggung Jawab

 

Menghadapi keterbatasan dana yang ada, Sekretaris Daerah menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kuncinya adalah selektivitas program untuk memastikan anggaran yang terbatas tetap memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

“Intinya dengan keterbatasan pendanaan yang ada, kita harus bisa selektif dalam menentukan program-program prioritas, terutama dalam menjawab visi misi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan tahun 2025-2029,” terangnya.

Beliau memberi arahan yang jelas: program-program yang dianggap tidak memiliki dampak langsung atau tidak menjawab kebutuhan mendesak masyarakat harus ditunda pelaksanaannya.

“Untuk program-program yang sifatnya tidak menyentuh, sebaiknya ditunda. Program-program yang dianggap tidak menyentuh dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat sebaiknya ditunda tahun berikutnya,” katanya.

 

Optimisme di Tengah Keterbatasan

 

Meskipun menghadapi kondisi fiskal yang menantang, Ferdinandus Kainakaimu menyuarakan optimisme yang berakar pada prinsip akuntabilitas dan rasa syukur. Baginya, sedikit atau banyak anggaran yang ada, dapat menjadi cukup jika dikelola dengan penuh tanggung jawab.

“Sedikit banyaknya tergantung dari kita yang mengelolanya. Sedikit pun kita akan merasa cukup ketika kita bersyukur dengan mengelolanya penuh tanggung jawab,” jelasnya.

Untuk menjamin efektivitas anggaran, Sekda akan mengerahkan seluruh kekuatan tim kerjanya. Mereka akan fokus pada analisis yang mendalam untuk memastikan pencapaian tujuan besar Presiden di Papua Selatan, serta berkolaborasi aktif dengan daerah-daerah cakupan.

“Karena itu, saya memiliki tugas untuk membantu gubernur dan wakil gubernur untuk mencapai asta cita, visi misi gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan,” pungkasnya. Penilaian mantan Sekda Kabupaten Mappi ini terhadap efisiensi yang diberikan pemerintah pusat sangat bergantung pada komitmen daerah untuk melaksanakan program dengan penuh ketelitian.

Intinya, Penurunan Dana TKD Papua Selatan di tahun 2026 adalah tantangan berat, namun juga menjadi momentum bagi Pemda untuk membuktikan kemampuannya dalam mengelola sumber daya terbatas secara bijaksana dan fokus pada program yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat asli Papua Selatan.

Sumber: