Menjaga Harmoni, Merauke Bahas Transparansi Kuota CPNS Bersama Tokoh Adat

disway.id Papua Selatan -- Langit Merauke terasa teduh saat para tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah provinsi duduk bersama dalam satu meja dialog yang hangat. Pada Selasa, 22 Juli 2025, Kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan menjadi tempat pertemuan penting antara Gubernur Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T. dan perwakilan masyarakat adat, membahas isu yang sedang menjadi perhatian kuota CPNS.

Aspirasi dari para pencari kerja yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda dan Masyarakat Peduli Pencari Kerja mengemuka beberapa waktu terakhir. Mereka menuntut kejelasan dalam pengalokasian kuota CPNS serta transparansi atas hasil seleksi formasi tahun anggaran 2024. Pemerintah pun membuka ruang dialog sebagai langkah solutif dan responsif terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Pertemuan ini tidak hanya menghadirkan pihak pemerintah dan masyarakat, tetapi juga didampingi aparat keamanan. Hadir Kabag OPS Polres Merauke, AKP Irwanto Sawal, S.H., bersama Kasat Intel Polres Merauke, I Made Artha Ariana, S.Trk., S.I.K., M.H., memastikan proses diskusi berjalan aman dan tertib.

Ketua Adat Umum Sasom, Kasimirus Kaize, menyampaikan harapannya dengan tulus. Ia mengapresiasi peran aparat keamanan dalam menjaga suasana kondusif selama penyampaian aspirasi berlangsung. Namun lebih dari itu, ia berharap ke depan tidak ada lagi aksi demo yang mengganggu ketenangan di Tanah Animha. “Kami berharap pemerintah bisa mendengarkan suara masyarakat asli Merauke dan memahami kebutuhan mereka,” ucapnya.

Selain membicarakan soal teknis kuota CPNS, pertemuan ini juga menyoroti cara penyampaian pendapat di ruang publik. Semua pihak sepakat bahwa demonstrasi adalah bagian dari demokrasi, namun tetap harus dilakukan dalam batas-batas yang santun, tidak menyudutkan pemerintah, lembaga, maupun pribadi tertentu.

Melalui pernyataan resmi yang disampaikan oleh AKP Irwanto Sawal, Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, S.I.K., M.M. menekankan pentingnya menjaga ketertiban dalam menyuarakan aspirasi. “Pelaksanaan pertemuan ini menjadi acuan, agar ke depan unjuk rasa bisa berlangsung lebih tertib dan substansial. Ini bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Merauke,” tegasnya.

Pertemuan ini mencerminkan ikhtiar bersama antara pemerintah, masyarakat adat, dan aparat keamanan untuk menjaga harmoni di Papua Selatan. Bahwa dalam dinamika sosial dan tuntutan terhadap kuota CPNS, jalan dialog tetap menjadi pilihan utama yang menjembatani kebutuhan rakyat dengan kebijakan negara.

 

Dengan duduk bersama dan saling mendengar, Merauke menunjukkan bahwa perbedaan aspirasi bisa diolah menjadi kekuatan asal dilakukan dengan semangat saling menghargai. Maka dari itu, harapan besar kini tumbuh, bahwa transparansi dan keadilan dalam pengelolaan kuota CPNS dapat diwujudkan tanpa perlu mengorbankan kedamaian yang telah lama terjaga di Tanah Animha.

Sumber: