Wagub Paskalis: KUR Jadi Langkah Nyata Wujudkan Ekonomi Inklusif di Papua Selatan

MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan. Melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, pemerintah menggelar akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan sebanyak 800.000 debitur.

Selain program KUR, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP), sebagai langkah nyata menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan.

Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, secara resmi membuka kegiatan itu di Aula Hotel Panda, MERAUKE, pada Selasa (21/10/2025). Dalam sambutannya, Paskalis menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis dan masif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Di Papua Selatan saja, terdapat 3.303 UMKM milik orang asli Papua dan 1.569 non asli Papua yang masih aktif berkontribusi. Secara nasional, sektor ini menyumbang 68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja,” ujar Paskalis, mengutip data Kementerian Koperasi dan UKM.

Paskalis juga menyoroti pentingnya posisi UMKM dalam konteks global. Berdasarkan data World Bank dan OECD, lebih dari 90 persen bisnis di dunia adalah UMKM, yang berkontribusi terhadap 70 persen lapangan kerja global dan 50 persen PDB dunia.

Dengan dasar itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai bukan sekadar stimulus pemulihan ekonomi nasional, melainkan juga bagian dari gerakan global pemberdayaan ekonomi rakyat.

Melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau, pemerintah berharap pelaku UMKM di Papua Selatan dapat naik kelas—bertransformasi dari usaha informal ke formal, dari skala mikro menjadi kecil dan menengah, serta memperluas pasar dari lokal ke global.

Dalam kesempatan itu, Wagub Paskalis menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah mendukung realisasi program ini. Mulai dari pemerintah pusat, kementerian terkait, hingga pihak perbankan dan lembaga penyalur seperti BRI (100 peserta), BNI (50 peserta), Bank Papua (50 peserta), dan Pegadaian (202 peserta).

“Kami berterima kasih atas kerja sama seluruh lembaga yang ikut mendukung program strategis ini. Ini bukan hanya soal kredit, tapi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua Selatan secara menyeluruh,” tegasnya.

 

Dengan hadirnya program ini, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap semakin banyak pelaku usaha lokal yang bisa tumbuh, berdaya saing, dan menjadi bagian penting dalam penggerak ekonomi regional maupun nasional.

Sumber: