Pantau Distribusi BBM hingga Pungli Sekolah, TPP Papua Selatan Turun Lapangan

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Distribusi bahan bakar minyak kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Melalui Tim Pengawasan Perijinan (TPP), pemerintah bersama unsur kepolisian dan inspektorat turun langsung ke Kabupaten Merauke untuk melakukan pemantauan dan pengawasan berbagai layanan publik.

Operasi ini berlangsung sejak 20 Oktober hingga 3 November 2025 dan difokuskan pada upaya pencegahan pelanggaran dalam pelaksanaan perizinan serta praktik pungutan liar (pungli) di sektor publik. Beberapa titik yang menjadi fokus pengawasan antara lain Distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi, penyaluran pupuk subsidi, pengelolaan pelabuhan, serta kegiatan di lingkungan sekolah.

Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pelayanan publik berjalan transparan dan tepat sasaran, terutama dalam pendistribusian kebutuhan pokok masyarakat seperti BBM dan pupuk.

Pengawasan untuk Cegah Pelanggaran dan pungli

Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan, Sucahyo Agung Dwi Ariyanto, menjelaskan bahwa Tim Pengawasan Perijinan sebelumnya merupakan bagian dari Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber pungli). Setelah dibentuk kembali dengan mandat baru, tim langsung bergerak melakukan pengawasan intensif di sejumlah lokasi strategis di Merauke.

“Pengawasan ini merupakan implementasi dari MOU antara Mendagri, Kapolri, Jaksa Agung, KPK, dan Bappisus pada 4 Februari 2025 tentang kerja sama pengawasan penyelenggaraan perijinan. Tim melaksanakan pengawasan di wilayah Merauke mulai 20 Oktober hingga 3 November 2025,” ujar Sucahyo di Merauke, Jumat (24/10/2025).

Ia menambahkan, pengawasan pada tahun ini masih bersifat pembinaan dan pencegahan. Namun, pada tahap berikutnya, langkah penindakan tegas akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sucahyo juga menyebutkan bahwa data dan temuan di lapangan akan dikumpulkan dan dievaluasi secara menyeluruh. Hasil pengawasan ini nantinya akan diumumkan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Distribusi BBM Subsidi Mulai Terkendali

Selama beberapa hari pelaksanaan pengawasan, TPP telah memantau sejumlah titik Distribusi bahan bakar minyak subsidi, pelabuhan, dan penyaluran pupuk. Hasil awal menunjukkan adanya perbaikan signifikan di lapangan.

“Baru beberapa hari kita bergerak melakukan pengawasan di beberapa titik BBM Subsidi, pelabuhan, dan pupuk subsidi. Hasilnya akan segera kita ekspos kepada masyarakat. Tapi kita bisa lihat dua hari terakhir antrian BBM mulai berkurang,” kata Sucahyo.

Menurutnya, pengawasan ini juga menjadi wujud respon pemerintah terhadap keresahan masyarakat terkait antrean panjang di SPBU yang sering terjadi akibat distribusi yang tidak merata. Dengan adanya pemantauan langsung, pemerintah berharap distribusi BBM Subsidi dapat lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Cegah Penyimpangan di Pupuk dan Pelabuhan

Selain Distribusi bahan bakar minyak, tim juga melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk subsidi agar benar-benar diterima oleh petani yang berhak. TPP turut meninjau aktivitas di pelabuhan guna memastikan tidak terjadi praktik pungli yang dapat merugikan masyarakat dan dunia usaha.

Sucahyo menjelaskan, pengawasan di sektor pendidikan juga dilakukan dengan tujuan mencegah pungutan liar di sekolah-sekolah. Langkah ini diambil agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar dan bebas tekanan biaya tidak resmi.

Gubernur Papua Selatan Dorong Penertiban dan Ketertiban Umum

Sementara itu, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanfo saat melepas Tim Pengawasan Perijinan menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata pemerintah dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat.

Menurutnya, TPP memiliki tugas penting dalam mengawasi Distribusi bahan bakar minyak subsidi, penyaluran pupuk, pengelolaan pelabuhan, dan lingkungan sekolah. Selain memastikan pelayanan publik berjalan efektif, tim juga diharapkan dapat menertibkan kendaraan bermotor dengan TNKB luar Papua Selatan yang beroperasi tanpa memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah.

“Demikian juga penertiban kendaraan dan alat berat yang banyak beroperasi di perusahaan-perusahaan sehingga bisa berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua Selatan,” ujar Gubernur Apolo.

Kesimpulan

Melalui pengawasan yang dilakukan secara terpadu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berupaya menegakkan tata kelola yang bersih dan transparan, terutama dalam sektor vital seperti Distribusi bahan bakar minyak. Langkah ini diharapkan mampu menekan penyimpangan, memperbaiki pelayanan publik, dan menghadirkan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.

 

Dengan kolaborasi antara TPP, kepolisian, dan inspektorat, pengawasan yang konsisten di lapangan menjadi langkah konkret menuju Papua Selatan yang lebih tertib, transparan, dan sejahtera.

Sumber: