valuasi Kinerja Penurunan Stunting Papua Selatan: Capaian dan Tantangan di Tengah Angka yang Naik

disway.id Papua Selatan -- Pemerintah Provinsi Papua Selatan baru saja menggelar penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting di seluruh kabupaten.

Acara yang berlangsung di Hotel Coreinn Merauke (10/7/2025) ini bukan sekadar formalitas, melainkan momen kritis untuk mengukur sejauh mana upaya bersama dalam memerangi stunting benar-benar berdampak.

Angka yang Mengkhawatirkan Agustinus Joko Guritno, Asisten I Sekretariat Daerah Papua Selatan, dengan tegas menyatakan bahwa hasil evaluasi kinerja ini harus menjadi perhatian serius. Data terbaru menunjukkan, prevalensi stunting di provinsi ini justru naik dari 18,3% (2022) menjadi 20,2% (2024). Artinya, dalam dua tahun terakhir, terjadi  kenaikan 6,03% sebuah kemunduran yang memprihatinkan.

Dari empat kabupaten, hanya Kabupaten Asmat yang menunjukkan progres positif, berhasil menurunkan angka stunting dari 28,9% menjadi 25,9%. Sementara itu, tiga kabupaten lain  Merauke, Mappi, dan Boven Digoel justru mencatat kenaikan.  "Ini cambuk bagi kita semua. Tidak cukup hanya kerja keras, tapi juga harus ada koordinasi yang solid," tegas Guritno.

Mengapa Evaluasi Kinerja Ini Penting? Evaluasi ini bukan sekadar laporan administratif. Tujuannya adalah memastikan bahwa integrasi program gizi spesifik dan sensitif benar-benar sampai ke sasaran, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan anak.  "Tanpa perencanaan, penganggaran, dan pemantauan yang tepat, intervensi gizi tidak akan efektif," jelas Guritno.

Selain itu, Papua Selatan masih jauh di atas rata-rata nasional (19,8%), sehingga diperlukan langkah ekstra. Salah satunya dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Perpres No. 72/2021) yang disusun BKKBN.

Tantangan Terbesar: Koordinasi Guritno menekankan, salah satu kendala utama adalah tumpang tindihnya program dari tingkat provinsi hingga kampung.  "Jika tidak ada sinergi, target penurunan stunting sulit tercapai," ujarnya. Padahal, penanganan stunting adalah investasi besar untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Ia juga mengingatkan, seluruh kabupaten di Papua Selatan telah ditetapkan sebagai locus stunting sejak 2022. Artinya, evaluasi kinerja seperti ini harus menjadi agenda rutin untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.

Harapan ke Depan Acara yang dihadiri unsur Forkopimda provinsi dan kabupaten ini ditutup dengan pesan tegas:  "Kita harus bersinergi, berbagi peran, dan bekerja sama." Jika tidak, angka stunting bisa terus meningkat, dan dampaknya akan dirasakan oleh generasi mendatang.

Evaluasi kinerja ini adalah  cermin jika hasilnya belum memuaskan, maka langkah perbaikan harus segera diambil.  "Tidak ada waktu untuk saling menyalahkan. Yang ada adalah tanggung jawab bersama," pungkas Guritno.

Dengan semangat kolaborasi, Papua Selatan masih punya kesempatan untuk membalikkan tren ini. Tapi, waktunya semakin sempit.