BP3OKP Papua Selatan Respons Cepat, Internet Merauke Pulih Lebih Awal

DISWAY.ID PAPUA SELATAN – Gangguan jaringan internet yang sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, akhirnya pulih lebih cepat dari perkiraan. Normalisasi yang diperkirakan baru selesai pada awal September, ternyata sudah dirasakan sejak Minggu (31/8/2025).

Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Selatan, Yoseph Yolmen, menyampaikan rasa syukur atas pemulihan jaringan yang lebih cepat dari jadwal.

“Kami langsung menghubungi pejabat pusat di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ketika gangguan terjadi, dan syukurlah respon yang diberikan sangat cepat,” ungkap Yolmen.

Menurutnya, Komdigi segera menindaklanjuti laporan dengan memanggil pimpinan Telkom dan Telkomsel untuk memperbaiki kabel optik yang menjadi penyebab gangguan.

Usulan Jalur Alternatif

Belajar dari insiden ini, BP3OKP menilai perlunya langkah antisipasi agar gangguan serupa tidak kembali terulang. Yoseph Yolmen mendorong Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, bersama empat bupati—Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat—serta DPRP dan BP3OKP untuk segera menggelar pertemuan dengan Menteri Komdigi RI.

Pertemuan tersebut diusulkan membahas strategi pembangunan jalur alternatif, seperti Sorong–Merauke atau Ambon–Merauke, dengan memanfaatkan teknologi satelit sebagai solusi cadangan.

Dorong Kompetisi Provider

Selain itu, Yolmen menekankan pentingnya menghadirkan kompetisi penyedia layanan internet di Papua Selatan. Selama ini masyarakat hanya bergantung pada Telkomsel.

“Kehadiran provider lain seperti Indosat akan memberi pilihan bagi masyarakat. Jika satu jaringan bermasalah, pengguna bisa beralih ke jaringan lain sehingga tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan pemerintahan,” jelasnya.

Internet Fundamental untuk Ekonomi Digital

Yolmen juga menegaskan, keberadaan jaringan internet yang stabil adalah kebutuhan fundamental, terutama dalam mendukung digitalisasi usaha mikro hingga makro sesuai kebijakan pemerintah pusat.

 

Ia menutup dengan menekankan komitmen BP3OKP yang bukan hanya sekadar janji, melainkan tindakan nyata melalui komunikasi langsung ke pemerintah pusat demi menyelesaikan persoalan masyarakat Papua Selatan.

Sumber: