Sinergi Polda Papua dan Inspektorat Papua Selatan Awasi Distribusi BBM Bersubsidi di Merauke

MERAUKE, DISWAY.ID PAPUA SELATAN — Untuk memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran, Polda Papua bersama Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar pengawasan terpadu di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten MERAUKE, Selasa (21/10).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam memperkuat sistem pengawasan subsidi energi agar transparan dan akuntabel, sekaligus mencegah potensi penyimpangan di lapangan.

Lima SPBU Jadi Titik Fokus Pengawasan

Kegiatan ini dipimpin oleh Auditor Kepolisian Muda Tingkat II, Kompol Yunus Lewi, S.H., M.H., didampingi Kasubdit II Harda Bangtah Ditreskrimum, Kompol Rudy P. S. Raunsay, S.Sos.
Tim melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lima SPBU strategis di wilayah MERAUKE, yaitu SPBU Ahmad Yani, SPBU Parako, SPBU Nowari, SPBU Kuprik, dan SPBU Semangga.

Di lokasi-lokasi tersebut, tim gabungan meninjau langsung aspek administrasi penjualan, stok BBM, sistem distribusi, hingga penggunaan barcode pada program subsidi tepat. Pengawasan ini penting untuk memastikan agar subsidi BBM benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang berhak, bukan pihak yang menyalahgunakan fasilitas pemerintah.

BBM Tepat Sasaran dan Transparan

Dalam keterangannya, Kompol Yunus Lewi menegaskan bahwa kegiatan pengawasan ini merupakan bentuk sinergi antara aparat kepolisian dan pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola subsidi energi di Papua Selatan.

“Kami ingin memastikan distribusi BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini bagian dari upaya kami menjaga kestabilan pasokan energi di daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain melakukan pengecekan lapangan, tim juga mengumpulkan data terkait mekanisme penyaluran dari pihak pengelola SPBU sebagai bahan evaluasi bersama.

Langkah Preventif Cegah Penyimpangan

Sementara itu, Kompol Rudy P. S. Raunsay menyebut bahwa pengawasan ini bersifat preventif, bukan represif. Artinya, kegiatan ini dilakukan untuk mencegah potensi pelanggaran sejak dini melalui pengawasan dan koordinasi lintas instansi.

“Pengawasan bersifat pencegahan. Kami berkoordinasi dengan berbagai pihak agar pelaksanaan pengawasan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Rudy juga menegaskan bahwa koordinasi antara kepolisian, inspektorat, dan pihak perbankan penyalur subsidi akan terus diperkuat, agar sistem pendistribusian BBM semakin efisien dan tepat sasaran.

Dorong Distribusi Energi yang Adil dan Akuntabel

Melalui langkah pengawasan bersama ini, diharapkan penyaluran Bahan Bakar Minyak bersubsidi di Papua Selatan menjadi lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Kegiatan ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan aparat kepolisian dalam menjaga keadilan distribusi energi, serta memastikan bahwa setiap liter BBM subsidi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan terutama nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil di wilayah Papua Selatan.

Sumber: