MRP Papua Selatan Desak Proses Hukum Terbuka atas Insiden Penembakan Warga Sipil di Agats

MERAUKE, DISWAY.ID PAPUA SELATAN — Majelis Rakyat PAPUA SELATAN (MRPPS) menyerukan keadilan atas insiden penembakan warga sipil di Agats, Kabupaten Asmat. Peristiwa tragis itu kini menjadi sorotan publik lantaran menewaskan satu warga dan diduga melibatkan aparat keamanan.

Ketua MRP PAPUA SELATAN, Damianus Katayu, menegaskan empat tuntutan utama hasil Rapat Pleno Pansus Investigasi yang digelar pada Rabu (22/10/2025) di Hotel Sunny Day, Merauke. Menurutnya, peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam di masyarakat Asmat.

“Tuntutan kami jelas, proses hukum harus transparan dan tidak boleh ditutupi,” tegas Damianus dalam rapat pleno yang dihadiri sejumlah perwakilan adat dan tokoh masyarakat PAPUA SELATAN.

Desak Investigasi Independen dan Tegakkan Akuntabilitas

MRP PAPUA SELATAN menilai penanganan kasus ini harus dilakukan secara profesional dan terbuka untuk menghindari kecurigaan publik. Karena itu, lembaga kultural tertinggi di PAPUA SELATAN tersebut merekomendasikan pembentukan tim investigasi khusus guna menelusuri secara objektif kronologi dan pihak yang bertanggung jawab.

Hasil penyelidikan tim tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan apakah kasus penembakan ini masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atau tidak.

“Kami tidak ingin ada lagi kasus kekerasan yang mengorbankan warga sipil. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujar Damianus Katayu.

Soroti Peredaran Miras dan Dampaknya terhadap Keamanan Sosial

Dalam forum yang sama, Damianus turut menyinggung persoalan minuman keras (Miras) yang dinilai memperburuk kondisi sosial di PAPUA SELATAN, termasuk di wilayah Asmat. Menurutnya, konsumsi Miras kerap menjadi pemicu tindakan kekerasan dan konflik antarwarga.

“Miras menjadi sumber masalah dan penderitaan bagi masyarakat Papua. Banyak kasus terjadi karena pengaruh alkohol,” ungkapnya.

MRP PAPUA SELATAN pun menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang larangan dan pengendalian Miras yang akan diusulkan oleh Gubernur PAPUA SELATAN. Damianus menekankan agar pemerintah daerah memperketat pengawasan serta mencabut izin usaha yang melanggar aturan distribusi alkohol.

“Kami berharap pengawasan diperketat dan izin usaha yang melanggar aturan dapat dicabut,” tambahnya.

Keadilan dan Ketertiban Sosial Jadi Fokus Utama

Seruan MRP PAPUA SELATAN ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat adat dan lembaga kultural di PAPUA SELATAN menginginkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada kemanusiaan.

 

Kasus insiden penembakan warga sipil di Agats diharapkan menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan introspeksi serta memperbaiki pola pendekatan keamanan di wilayah Papua Selatan.

Sumber: