Pemprov Papua Selatan dan BNI Teken MoU Perkuat Layanan Publik Digital

Pemprov Papua Selatan dan BNI Teken MoU Perkuat Layanan Publik Digital

BNI dan Pemprov Papua Selatan Sepakat Kembangkan Ekosistem Keuangan Digital--Istimewa.

DISWAY.ID Papua Selatan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menjalin kerja sama strategis dengan Bank Negara Indonesia (BNI) melalui penandatanganan MoU Bersama BNI yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua Selatan, Selasa (2/9/2025).

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dan Area Head 1 Kantor Wilayah 16 BNI, Johanes Didik Suprianto.

Gubernur Apolo menyampaikan apresiasi atas langkah BNI menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah. Ia berharap kolaborasi ini menjadi pintu masuk bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama dengan memanfaatkan fasilitas perbankan modern.

“Mudah-mudahan penandatanganan kerjasama ini dapat meningkatkan kolaborasi, kemitraan, dan pelayanan publik melalui fasilitas perbankan BNI,” ujar Apolo.

Menurutnya, dukungan perbankan sangat penting dalam memperlancar roda pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan masyarakat. Termasuk pemanfaatan fasilitas digital yang dihadirkan BNI agar kinerja pemerintah lebih efektif.

Kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di sekretariat daerah, asisten, dinas, badan, maupun biro di lingkungan Pemprov Papua Selatan.

“Sehingga teknis dari kegiatan yang kita kerjasamakan dapat berjalan dengan baik,” tambah Apolo.

Di sisi lain, Johanes Didik Suprianto menegaskan BNI berkomitmen menghadirkan layanan perbankan yang transparan, efisien, dan akuntabel untuk mendukung tata kelola keuangan daerah Papua Selatan.

“Ini menjadi kebanggaan bagi kami, BNI bisa lebih dekat dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Kami berkomitmen mendukung penuh pengelolaan keuangan daerah melalui solusi perbankan modern dan terintegrasi,” katanya.

 

Selain pengelolaan keuangan daerah, kerja sama ini juga diarahkan untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah, memperluas inklusi keuangan, serta menghadirkan ekosistem digital bagi masyarakat. Layanan seperti QRIS, cash management system, hingga host to host akan disiapkan untuk mendukung kebutuhan Pemprov sekaligus membuka akses keuangan lebih luas bagi masyarakat Papua Selatan.

Sumber: