Polikarpus Owom dan Dugaan Penganiayaan di Yogyakarta: Kronologi Lengkap Kasus yang Menggemparkan

disway.id Papua Selatan -- Sebuah insiden memilukan terjadi di Hotel Griya Persada Kaliurang, Sleman, Yogyakarta, pada Rabu malam. Polikarpus Owom, seorang anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dari unsur adat, dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap PH, Ketua Kelompok Kerja Perempuan MRP Papua Selatan. Kasus ini bukan sekadar tindak kekerasan biasa, melainkan sebuah ironi di mana seorang pemegang mandat justru diduga menjadi pelaku pelanggaran serius.

Awal Mula Tragedi: Modus Pinjam Uang yang Berujung Kekerasan

Korban, yang akrab disapa PH, mengisahkan bahwa kejadian bermula ketika Polikarpus Owom menghubunginya dengan alasan meminjam uang. Karena keduanya berasal dari Kabupaten Asmat dan memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, PH tidak menaruh curiga. Ia pun mengizinkan Owom datang ke kamar hotelnya.

Namun, situasi berubah drastis setelah uang diberikan. Alih-alih berterima kasih, Owom tiba-tiba memeluk PH dari belakang, berusaha menarik celananya, dan melakukan kekerasan fisik. PH berjuang keras melepaskan diri sambil berteriak minta tolong. Suaranya yang lantang akhirnya didengar oleh anggota MRP lain yang juga menginap di hotel tersebut.

Pelaku Sempat Kabur, Namun Akhirnya Tertangkap

Dalam kondisi telanjang, Owom terus berusaha menyerang, tetapi upayanya gagal karena PH terus melawan dan memekik minta bantuan. Pelaku akhirnya kabur dari kamar, tetapi PH mengejarnya sambil terus memanggil pertolongan. Berkat bantuan orang-orang di sekitar, Owom berhasil dihentikan.

Dua Poin Kunci dalam Laporan Kepolisian

PH melaporkan kasus ini dengan dua dasar utama:

1. Dugaan percobaan pemerkosaan – Owom diduga sengaja menggunakan modus pinjam uang untuk masuk ke kamar korban.

2. Penganiayaan fisik – Kekerasan terjadi saat PH berusaha melawan dan melepaskan diri.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Polikarpus Owom maupun MRP Papua Selatan. Pihak kepolisian Yogyakarta juga masih menangani laporan ini secara tertutup. Namun, PH dan pendukungnya menuntut proses hukum yang transparan tanpa intervensi politik atau budaya.

Reaksi Publik dan Tuntutan Keadilan

Kasus ini memantik kemarahan aktivis perempuan dan masyarakat sipil di Papua Selatan. Mereka menuntut MRP mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya yang terlibat kekerasan. Selain itu, ada desakan agar korban mendapatkan perlindungan dan keadilan sepenuhnya.

Insiden ini menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di mana saja, bahkan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. Kini, semua mata tertuju pada proses hukum selanjutnya akankah keadilan benar-benar ditegakkan?

Sumber: