Seleksi CPNS Papua Selatan Tuai Kontroversi, Gubernur dan Wakil Gubernur Diminta Sepaham

disway.id Papua Selatan -- Seleksi CPNS formasi 2024 di Provinsi Papua Selatan menjadi sorotan publik setelah munculnya gelombang protes dari para pencari kerja yang merasa dirugikan oleh hasil pengumuman. Di tengah demonstrasi yang digelar pada 18 Juni dan 2 Juli 2025, mencuat pula perbedaan pandangan antara Gubernur Apolo Safanpo dan Wakil Gubernur Paskalis Imadawa terkait penanganan persoalan ini.

Pada aksi yang berlangsung di Kantor DPR Papua Selatan, Wakil Gubernur Paskalis Imadawa secara terbuka menyatakan keinginannya agar hasil seleksi CPNS tersebut dibatalkan. Pernyataan ini sontak menjadi bahan diskusi publik, terlebih karena bertentangan dengan sikap Gubernur Apolo Safanpo yang menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil seleksi, karena keputusan itu sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

Situasi ini kemudian mendapat tanggapan serius dari kalangan pemuda dan masyarakat sipil. Sekretaris Cabang GMKI Merauke, Andarias Labobar, S.H., menyampaikan pandangannya agar perbedaan pendapat antara kedua pemimpin daerah ini segera diakhiri. Menurutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur harus satu suara dalam menyikapi persoalan seleksi CPNS agar tidak menimbulkan kesan adanya ketidakharmonisan di tubuh pemerintah daerah.

“Perlu ada persamaan persepsi, supaya tidak muncul penilaian bahwa keduanya sudah tidak lagi sejalan,” ujarnya dalam pernyataan yang disampaikan di Merauke, Rabu (9/7).

Andarias menekankan pentingnya keharmonisan antara gubernur dan wakil gubernur, terutama dalam menyikapi aspirasi masyarakat seperti tuntutan pembatalan hasil seleksi CPNS. Ia mengingatkan, perjuangan untuk kepentingan para pencari kerja harus tetap memperhatikan keadilan dan tidak mengorbankan mereka yang telah dinyatakan lolos dalam seleksi tersebut.

“Kedua pihak harus diperlakukan setara. Tidak boleh hanya mendengar satu pihak, apalagi jika itu menimbulkan ketidakadilan,” tambahnya.

Lebih jauh, Andarias menilai bahwa keselarasan antara dua pimpinan daerah ini tidak boleh terbatas hanya pada isu seleksi CPNS semata. Ia berharap keduanya juga berjalan beriringan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan ke depan. Sebagai kepala daerah pertama di Papua Selatan, Apolo Safanpo dan Paskalis Imadawa memegang peran penting dalam meletakkan fondasi pemerintahan yang kuat dan harmonis.

 

Kontroversi terkait seleksi CPNS ini menjadi cerminan bahwa komunikasi dan kesatuan pandangan dalam kepemimpinan daerah sangat krusial, terutama di tengah situasi sensitif yang menyangkut masa depan masyarakat. Diharapkan, dengan satu suara dan sikap yang selaras, Pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat memberikan solusi yang adil bagi semua pihak tanpa mengorbankan kepercayaan publik terhadap proses seleksi yang telah berlangsung.

Sumber: