Program Strategis Nasional di Merauke Disorot, DPRD Papua Selatan Minta Peninjauan Ulang

disway.id Papua Selatan -- Rencana pembukaan lahan dua juta hektar di Papua Selatan sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) menuai kritik tajam dari kalangan legislatif daerah. Anggota Komisi II DPR Provinsi Papua Selatan, Untung Gultom, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap proyek tersebut, yang menurutnya berisiko besar terhadap keberlangsungan lingkungan hidup di kawasan Merauke.

Meski mengakui bahwa program ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintah pusat, Untung menegaskan bahwa ada hal-hal mendasar yang perlu dikaji ulang sebelum pelaksanaan dilakukan. Ia khawatir pembukaan lahan dalam skala besar ini justru akan mengarah pada kerusakan hutan yang tak terkendali.

“Kalau ini tetap dijalankan, yang terjadi adalah penggundulan hutan dalam skala besar. Khususnya di Merauke, di mana ekosistemnya masih relatif terjaga,” ujar Untung saat ditemui di Tanah Merah, Kamis (10/7/2025).

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, jumlah penduduk Papua Selatan yang hanya sekitar 57 ribu jiwa, tidak memerlukan pembukaan lahan sebesar dua juta hektar. Ia menilai, untuk keperluan pangan seperti beras, gula, dan tebu, cukup dibuka sekitar 250.000 hingga 300.000 hektar saja.

“Program Strategis Nasional itu baik jika tujuannya memang untuk kepentingan rakyat. Tapi tetap harus disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas daerah. Kalau terlalu besar, justru bisa mengorbankan alam kita,” tegasnya.

Untung juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap perubahan iklim mikro yang mulai terasa di Papua Selatan. Berdasarkan pengalamannya selama lebih dari tiga dekade di wilayah tersebut, terutama di Boven Digoel, ia menyebutkan bahwa kondisi jalan yang dulunya kering kini mulai tergenang air saat musim hujan.

“Dulu hampir tak ada banjir di jalan menuju Merauke. Sekarang, beberapa ruas jalan sudah mulai tergenang. Ini tanda awal bahwa ada yang berubah di lingkungan kita,” jelasnya.

Ia menilai gejala itu sebagai dampak awal dari tekanan terhadap ekosistem lokal yang selama ini relatif stabil. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak, termasuk pemerintah pusat, untuk lebih bijak dalam merencanakan dan mengimplementasikan Program Strategis Nasional, terutama yang menyangkut perubahan besar terhadap tata ruang dan lingkungan.

 

“Bukan berarti kita anti pembangunan. Tapi kita ingin pembangunan yang bijak, yang tidak merusak warisan alam yang kita jaga selama ini,” tutupnya.

Sumber: