DISWAY.ID – PAPUA SELATAN – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, yang salah satunya dipusatkan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Program strategis ini diproyeksikan menjadi pusat ketahanan pangan nasional sekaligus simpul pertahanan pangan di kawasan timur Indonesia.
Sebagai daerah otonomi baru, Papua Selatan masih menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Karena itu, percepatan penyusunan tata ruang yang selaras dengan pembangunan nasional dan daerah menjadi prioritas utama. KLH melalui BPLH memastikan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berjalan transparan, terukur, dan berbasis data.
“Dengan percepatan validasi KLHS, Merauke akan berkembang sebagai lumbung pangan nasional tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurifiq, di Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Mekanisme validasi dilakukan sesuai Permen LHK No. 13/2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, dengan target penerbitan Surat Keputusan Validasi maksimal 20 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.
Hanif menambahkan bahwa pembangunan kawasan pangan di Papua Selatan harus mengedepankan prinsip keberlanjutan. Pemerintah menargetkan cetak sawah seluas 52.000 hektare di Merauke sebagai bagian dari rencana 1 juta hektare lahan pangan nasional sesuai Inpres No. 14 Tahun 2025.
Tak hanya itu, infrastruktur penunjang juga disiapkan, seperti pembangunan jalan sepanjang 135 km, bandara seluas 180 hektare, serta pelabuhan khusus 377 hektare untuk memperkuat distribusi logistik. Selain pangan, kawasan ini juga akan dikembangkan untuk industri pengolahan kelapa sawit, peternakan berbasis ranch, hingga industri propelan.
Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya percepatan program ini untuk mewujudkan kemandirian nasional.
“Pertama, untuk meningkatkan stok pangan nasional. Indonesia harus bisa mandiri, tidak boleh lagi tergantung pada negara lain untuk kebutuhan pangan pokok rakyat,” kata Zulhas.
Menurutnya, manfaat dari pembangunan kawasan ini tidak hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. “Kawasan ini akan menjadi jaminan ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat,” ujarnya.