Efisiensi Pusat Berimbas pada APBD Merauke: Simak Rencana Optimalisasi Aset Daerah

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Dinamika keuangan daerah di Kabupaten Merauke tengah memasuki fase krusial pada tahun ini. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat memberikan dampak signifikan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk memutar otak dan mencari celah alternatif guna memastikan roda pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan dana transfer.

Jika menilik ke belakang, postur anggaran kabupaten ini sempat berada di posisi yang cukup kuat. Namun, perubahan peta kebijakan fiskal nasional memaksa adanya penyesuaian besar-besaran. Tantangan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan realitas yang harus dikelola dengan kebijakan yang tepat agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke, Elias Mite, memberikan gambaran mendalam mengenai pergeseran angka tersebut. Saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini, ia membandingkan posisi keuangan saat ini dengan tahun sebelumnya yang jauh lebih tinggi.

“Tahun lalu Rp 2,6 triliunan karena kita besar di dana Otsus, lalu ada DAK, kemudian DAU kita juga meningkat,” ujar Elias.

Sayangnya, tren kenaikan tersebut tidak berlanjut pada tahun ini. Elias menjelaskan bahwa terjadi kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang nilainya sangat fantastis, sehingga mengoreksi total pendapatan daerah secara keseluruhan.

“Tahun ini berbeda, yang pertama ada efisiensi dari pusat. Efisiensi pusat kita sekitar 400-an miliar, sehingga setelah DAU, DAK, Otsus ditambah dengan renpen, kita berada di kisaran Rp 1,9 triliun, hampir Rp 2 triliun,” jelasnya secara rinci.

Penurunan mencolok ini terutama terasa pada sisi dana transfer. Di sisi lain, sektor pendapatan asli dari internal daerah cenderung belum bergerak secara signifikan. “Pendapatan kita tetap di antara Rp 175 miliar sampai Rp 180 miliar, baik pada APBD induk maupun perubahan,” tambah Elias.

Kondisi semakin menantang karena meskipun Dana Otonomi Khusus (Otsus) mengalami kenaikan tipis, beberapa pos pendanaan lainnya justru dihapus atau ditarik kembali ke pusat. Dana-dana tematik yang sebelumnya dikelola daerah kini tidak lagi tersedia.

“Dana Otsus kita naik sedikit, tapi dana sumber-sumber lain-lain, contoh dana DAK itu kan ada beberapa dana tematik kita yang sebenarnya dikelola oleh kita, itu ditarik ke pusat dan itu hilang. Contoh dana tematik pertanian hilang, dana tematik pariwisata hilang, itu nilainya besar dan itu langsung ditarik ke pusat,” ungkap Elias.

Menyikapi ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat, Elias menegaskan bahwa sudah saatnya Kabupaten Merauke mandiri secara finansial. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kewajiban mendesak.

“Kewajiban kita di daerah adalah meningkatkan sumber-sumber anggaran dengan mendorong PAD, agar bisa mengakomodir seluruh kegiatan kita,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Merauke di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati telah berkomitmen untuk mengoptimalkan segala potensi yang ada. Salah satu fokus utamanya adalah manajemen aset daerah yang lebih produktif. Rencana mulai dari perbaikan aset untuk disewakan hingga pelaksanaan lelang kendaraan dinas akan digencarkan.

Elias memungkasi bahwa seluruh langkah tersebut, termasuk pemanfaatan aset untuk kebutuhan dinas maupun komersial, ditujukan agar kontribusi terhadap Rekening Pemerintah Daerah semakin maksimal demi kemajuan Merauke ke depan.

Sumber: