Diskusi Publik di Merauke Tegaskan Keamanan sebagai Kunci Masa Depan Papua Selatan

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Stabilitas keamanan dan suasana kehidupan yang damai menjadi fondasi utama bagi kemajuan sebuah daerah. Kesadaran inilah yang mengemuka dalam diskusi publik bertema “Merauke aman dan damai, pasti PAPUA SELATAN maju, berkembang serta sejahtera” yang digelar oleh Tim Kolaborasi Akademisi dan Praktisi Hukum DPW Peradin PAPUA SELATAN.

 

Diskusi yang berlangsung di Hotel Megaria, Kamis 11 Desember, itu dihadiri kurang lebih 200 peserta dari berbagai latar belakang. Sejak awal, forum ini diarahkan sebagai ruang refleksi bersama untuk membaca kondisi keamanan Merauke sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Selatan sekaligus merumuskan komitmen bersama menjaga ketertiban dan kedamaian daerah.

 

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo yang diwakili Staf Ahli Gubernur, Sucahyo Agung. Momentum ini sekaligus menjadi penegasan bahwa sejak ditetapkannya Merauke sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Selatan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, tanggung jawab menjaga stabilitas keamanan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

 

Sebagai ibu kota provinsi, Merauke diposisikan sebagai barometer bagi tiga kabupaten lainnya, yakni Mappi, Asmat, dan Boven Digoel, dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai. Karena itu, perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan dan tindakan kriminal menjadi perhatian utama agar tidak muncul rasa takut, waswas, hingga kecemasan di tengah warga.

 

Diskusi publik ini juga bertujuan mempertemukan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten Merauke untuk duduk bersama, mendengarkan pemaparan, serta menyerap masukan dari institusi terkait. Salah satunya disampaikan oleh Polres Merauke yang memaparkan secara jelas kondisi keamanan daerah.

 

Kabagops Polres Merauke, AKP Irwanto Syawal, menyampaikan data terkait jumlah dan tingkat tindak kriminal dalam kurun waktu 2024 hingga Desember 2025. Ia juga memaparkan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan patah tulang, cedera berat, hingga korban meninggal dunia, termasuk upaya dan kendala kepolisian dalam menjalankan tugas pencegahan maupun penindakan.

 

Pemaparan tersebut mendapat apresiasi peserta diskusi karena disampaikan secara terbuka, termasuk penjelasan mengenai modus dan motif kejahatan serta persoalan produksi minuman keras lokal yang turut menjadi perhatian bersama.

 

Dari sisi layanan kesehatan, perwakilan RSUD Merauke menguraikan penanganan terhadap korban tindak kriminal dan kecelakaan lalu lintas, baik yang mengalami luka berat maupun meninggal dunia. Sementara itu, Kesbangpol Kabupaten Merauke dan Satpol PP Provinsi Papua Selatan turut menyampaikan peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

 

Pandangan para narasumber tersebut kemudian ditanggapi oleh tokoh adat, tokoh agama yang tergabung dalam FKUB dan Pokja Agama MRP Papua Selatan, tokoh etnis dan paguyuban, serta perwakilan Ketua RT dari sejumlah kelurahan. Aspirasi juga datang dari kalangan mahasiswa dan pemuda, termasuk BEM Unmus, BEM FH Unmus, BEM Stisipol Yaleka Maro, KNPI, serta organisasi kepemudaan seperti HMI, PMII, GMKI, PMKRI, BKPRMI, Pemuda Katolik, dan GAMKI.

 

Hasil diskusi kemudian dikaji secara kritis oleh empat akademisi Universitas Musamus, yakni Antonius Nggewaka sebagai antropolog, Mulyadi Tajuddin dan Anton Johanes Silubun sebagai kriminolog, serta Fitriani sebagai ahli kebijakan publik dan hukum tata negara. Kajian tersebut memperkaya perspektif dalam melihat persoalan keamanan dan kedamaian Merauke secara komprehensif.

 

Sebagai penutup, forum ini menghasilkan pernyataan sikap bersama yang dibacakan dan ditandatangani oleh seluruh unsur yang hadir. Catatan kritis dan pernyataan sikap hasil diskusi akan diserahkan langsung oleh Burhanuddin Zein selaku Ketua Tim Pelaksana Diskusi Publik sekaligus pemandu jalannya diskusi selama empat jam.

 

Tiga pernyataan sikap yang disepakati bersama tersebut antara lain, pertama, komitmen setiap elemen untuk menjaga Merauke sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Selatan, miniatur Nusantara dan ruang damai bagi setiap orang yang mencari berkat Tuhan di tanah ini.

 

Kedua, tanggung jawab bersama untuk saling menjaga, memberi rasa aman, dan melindungi, baik antara pemerintah dan warga maupun antar sesama masyarakat Merauke dan Papua Selatan secara keseluruhan.

 

Ketiga, komitmen menciptakan kehidupan toleransi antarumat beragama, memperkuat silaturahmi selama masa Adven dan perayaan Natal 2025, serta menyambut Tahun Baru 1 Januari 2026 dengan semangat sukacita demi Papua Selatan yang maju, berkembang, dan sejahtera.

Sumber: