Pemprov Papua Selatan Siapkan Strategi Tingkatkan PAD, OPD Diminta Lebih Serius

MERAUKE, DISWAY.ID PAPUA SELATAN — Pemerintah Provinsi PAPUA SELATAN tengah menyusun langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Komitmen tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PAPUA SELATAN 2025–2029, yang menargetkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan lokal.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov PAPUA SELATAN kini tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) peningkatan PAD, yang disusun berdasarkan hasil Kajian Potensi PAD. Program ini dimulai sejak akhir September 2025 dengan dukungan dari Program SKALA.

Untuk memperdalam pembahasan, lokakarya penyusunan roadmap digelar selama dua hari di Hotel Halogen Merauke, pada Jumat–Sabtu (24–25 Oktober 2025).

Namun, kegiatan ini diwarnai dengan minimnya kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal tersebut disayangkan oleh Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) PAPUA SELATAN, Rizky Khairul Firmansyah.

“Kita mau susun roadmap seperti apa. Data secara teknis perangkat daerah yang tahu. Giliran pembagian pagu kami dikejar, tapi giliran bicara soal pendapatan mereka lari,” ujarnya dengan nada kecewa.

Rizky mengungkapkan bahwa lokakarya tersebut merupakan pertemuan keempat dengan hasil yang sama—hanya tiga hingga empat SKPD yang hadir. Ia bahkan mengaku kesulitan mendapatkan data dasar seperti jenis retribusi yang dikelola masing-masing OPD, padahal Kementerian menuntut agar Peraturan Daerah (Perda) segera diterbitkan.

Karena kurangnya keseriusan itu, Rizky berencana melaporkan kondisi tersebut langsung kepada Gubernur PAPUA SELATAN, Dr. Ir. Apollo Safanpo, S.T., M.T.

Lebih lanjut, Rizky menyoroti bahwa berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekitar 90 persen pemerintah daerah di Papua masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Situasi nasional pun tengah menghadapi tekanan fiskal dengan penurunan realisasi transfer ke daerah antara 20 hingga 44 persen.

“PAPUA SELATAN sendiri mengalami penurunan sekitar 40 persen. Untuk tahun depan, silakan eratkan tali pinggang kita,” ucapnya tegas.

Sementara itu, Asisten I Setda Provinsi PAPUA SELATAN, Agustinus Joko Guritno, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“Kita harus menggali potensi lokal, memperkuat sistem pemungutan, meningkatkan transparansi serta mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha,” tegas Agustinus.

Ia menambahkan, lokakarya ini bukan hanya forum diskusi teknis, tetapi momentum untuk menyatukan gagasan, pengalaman, dan komitmen bersama dalam membangun PAPUA SELATAN yang lebih mandiri secara ekonomi.

 

Dengan penyusunan roadmap yang terarah, Pemprov Papua Selatan berharap mampu menciptakan sistem pendapatan daerah yang lebih kuat, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sumber: