Asisten I Setda Papua Selatan Tekankan Pentingnya Hak Dasar Masyarakat Adat Lewat FGD

MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya dalam melindungi hak-hak dasar masyarakat adat. Penegasan ini disampaikan oleh Asisten I Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Yayasan Wasur Lestari Papua (YWLP) bersama Forum Multi Pihak Kitorang Sayang MERAUKE, Senin (29/9/2025), di Aula Biara MSC MERAUKE.

FGD tersebut membahas Policy Brief PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) serta konsep Sustainable Livelihood (Penghidupan Berkelanjutan). Diskusi ini diharapkan memberi masukan penting dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) agar kebijakan yang lahir lebih berpihak pada kepentingan masyarakat adat.

Dalam sambutannya, Guritno menyampaikan apresiasi kepada YWLP yang telah menginisiasi kegiatan tersebut.
“Harusnya kegiatan seperti ini dilakukan pemerintah. Namun YWLP bergerak cepat melaksanakannya. Kami pemerintah mengapresiasi,” ujarnya.

Menurutnya, FGD menjadi ruang penting untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat adat. Ia menegaskan bahwa masukan yang muncul harus diakomodir dalam pasal-pasal Rapergub yang sedang disusun.
“Melalui FGD ini kita bisa menyusun narasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat pemilik hak ulayat merasa dihargai dan dihormati,” kata Guritno.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada fisik, melainkan harus menyentuh aspek manusia dan lingkungan. Terutama bagi masyarakat adat yang kehidupannya masih sangat bergantung pada alam.
“Sebelum melakukan aktivitas, masyarakat harus tahu apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, serta dampaknya. Poin-poin ini harus menjadi catatan penting untuk kita jadikan keputusan dan regulasi,” tegasnya.

Hasil dari FGD ini diharapkan dapat disampaikan kepada Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo sebagai bahan penguatan regulasi. Kebijakan tersebut nantinya menjadi pedoman bagi pemerintah, dunia usaha, maupun pihak swasta dalam menjalankan pembangunan di Papua Selatan.

 

FGD ini turut dihadiri oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), masyarakat adat, dan kalangan swasta. Kehadiran berbagai pihak ini diharapkan memperkaya masukan demi terciptanya kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat adat.

Sumber: