Aksi Komasdeling di Kantor Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa Dorong Forum Resmi untuk Solusi Bersama

MERAUKE – Komite Aksi Selamatkan Demokrasi dan Lingkungan (Komasdeling) Papua Selatan menggelar aksi damai di depan kantor Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Senin (15/9/2025). Aksi ini menyoroti persoalan tanah dan lingkungan yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pusat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menegaskan bahwa isu yang diangkat Komasdeling tidak bisa diputuskan sepihak oleh pemerintah provinsi. Menurutnya, masalah tanah dan lingkungan merupakan ranah kebijakan lintas sektor yang menyangkut pemerintah pusat hingga daerah.

“Persoalan yang kalian angkat ini berkaitan dengan kebijakan, mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Jadi tidak bisa serta-merta saya sebagai Wakil Gubernur langsung menjawab. Hal ini butuh koordinasi dan forum bersama agar bisa dicari solusi terbaik,” ujar Paskalis.

Ia menilai ruang diskusi formal akan lebih efektif dibandingkan aksi jalanan. Forum resmi, kata Paskalis, akan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, legislatif, aparat, masyarakat adat, hingga pengusaha.
“Kalau kita berdiskusi hanya di jalan, itu kurang etis dan membuang energi. Lebih baik kita buka forum resmi, di mana semua unsur hadir. Dengan begitu, tidak ada yang merasa ditinggalkan, dan kita bisa menemukan jalan keluar yang adil dan damai,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Paskalis juga mendorong agar setiap pihak memikirkan konsep dan solusi konstruktif, bukan sekadar tuntutan. Ia berharap dialog bersama dapat menjadi jalan untuk menemukan kesepakatan yang menjaga kedamaian sekaligus keadilan bagi semua.

“Saya harap kita bisa duduk bersama, membuka ruang dialog, dan menghadirkan semua pihak yang terkait. Dengan begitu kita bisa memahami persoalan secara utuh, lalu mencari solusi yang menjaga kedamaian, keselamatan, dan keadilan bagi semua,” tandasnya.

 

Aksi damai Komasdeling ini menjadi momentum penting untuk mendorong lahirnya forum dialog yang melibatkan semua unsur, sehingga persoalan tanah dan lingkungan di Papua Selatan dapat diselesaikan dengan pendekatan komprehensif.

Sumber: