Pemprov Papua Selatan Sepakati Pembangunan Kantor DPD RI untuk Percepat Pembangunan Daerah

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan daerah melalui kerja sama strategis dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Hal ini ditandai dengan kesepakatan pembangunan Kantor DPD RI yang akan menjadi bagian integral dari master plan pusat pemerintahan Papua Selatan.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menyambut positif langkah tersebut. Ia menilai keberadaan kantor DPD RI di Papua Selatan akan memperkuat koordinasi antara daerah dan pemerintah pusat.
“Kerja sama ini bukan hanya memperkuat sinergi dengan DPD RI, tetapi juga membuka jalan bagi akselerasi program-program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Apolo, Senin (15/9/2025).

Menurutnya, DPD RI memiliki peran penting dalam memperjuangkan kebutuhan daerah di tingkat nasional, terutama bagi provinsi baru seperti Papua Selatan yang membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur maupun layanan publik.

“DPD RI bisa menjadi penyambung lidah aspirasi masyarakat Papua Selatan di tingkat pusat. Dengan adanya kantor perwakilan ini, komunikasi akan lebih efektif dan proses kebijakan bisa lebih cepat direalisasikan,” tambahnya.

Rencana Pembangunan Terintegrasi

Rencana pembangunan Kantor DPD RI telah masuk dalam rancangan besar pusat pemerintahan Papua Selatan. Lokasi kantor akan disiapkan di lahan hibah dari Pemprov Papua Selatan, yang menjadi bagian dari kawasan pusat pemerintahan baru.

Gubernur Safanpo menjelaskan bahwa pembangunan kantor ini akan segera ditindaklanjuti secara teknis dan administratif oleh Sekretariat Jenderal DPD RI. Tahap ini penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan.

“Kerja sama ini menunjukkan keseriusan kedua belah pihak untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan,” jelas Safanpo.

 

Kehadiran Kantor DPD RI di Papua Selatan diharapkan menjadi tonggak baru dalam mempercepat pembangunan daerah, memperkuat sinergi pusat-daerah, serta memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan hingga ke tingkat nasional.

Sumber: