Pemprov Papua Selatan Siap Perbaiki Jalan di Boven Digoel, Asal Pemkab Segera Serahkan Proyek

disway.id Papua Selatan -- Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, masih menghadapi persoalan serius terkait infrastruktur jalan. Ruas-ruas penghubung antarkampung banyak yang rusak parah, bahkan belum tersentuh pembenahan.

Kondisi ini tidak hanya menyulitkan mobilitas warga, tetapi juga berdampak besar pada perekonomian, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Jalan Rusak: Hambatan bagi Masyarakat

Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menyoroti buruknya kondisi jalan di Boven Digoel saat menghadiri perayaan 25 tahun tahbisan imam di Kampung Winiktit dan Mindiptana. Beberapa ruas kritis yang memerlukan perhatian segera meliputi:

• Jalan dari Kampung Tetop (Iniyandit) ke Kampung Kuken (Ambatkwi)

• Ruas jalan di Distrik Waropko

• Jalan penghubung Mindiptana-Sesnuk

"Jika jalan tidak layak, ekonomi mandek, akses ke sekolah dan puskesmas pun terhambat," tegas Paskalis.

Pemprov Siap Turun Tangan

Menanggapi lambatnya penanganan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Wagub menegaskan bahwa Pemprov Papua Selatan siap mengambil alih proyek perbaikan jalan jika Pemkab tidak mampu melanjutkannya.

"Aturan sudah jelas ada pembagian kewenangan jalan kabupaten, provinsi, dan nasional. Jika kabupaten tidak bisa menuntaskan, serahkan ke provinsi," ujarnya.

Paskalis menambahkan, begitu penyerahan proyek disetujui secara resmi, Pemprov siap langsung bergerak. "Besok bisa kami kerjakan. Pembayaran pun dipastikan lancar," tegasnya.

Menunggu Kepastian dari Pemkab

Hingga kini, Pemprov masih menantikan surat balasan resmi dari Pemkab Boven Digoel untuk memulai proses penyerahan wewenang.

Wagub berharap surat tersebut segera terbit agar pembangunan jalan segera dimulai, mengingat dampaknya yang luas bagi masyarakat.

Apa yang Bisa Diharapkan ke Depan?

Dengan komitmen Pemprov Papua Selatan, harapan untuk perbaikan infrastruktur di Boven Digoel semakin nyata.

Namun, langkah konkret baru bisa dilakukan setelah ada kepastian dari Pemkab. Masyarakat setempat tentu berharap agar proses birokrasi tidak lagi menjadi penghalang pembangunan yang vital bagi kehidupan mereka.

Boven Digoel membutuhkan solusi cepat bukan hanya sekadar wacana, tetapi aksi nyata untuk memutus mata rantai keterisolasian.