Kemenko Polkam Kawal Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan di Merauke: Dukung Pembangunan Nasional

disway.id Papua Selatan -- Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan nasional, khususnya di daerah perbatasan. Salah satu langkah strategis diwujudkan melalui pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kemenko Polkam memegang peran kunci dalam mengawal proses ini, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar fokus pada penyiapan alat pertahanan sekaligus mendorong pembangunan di sektor infrastruktur, pertanian, dan kesehatan.

Mengapa Merauke Menjadi Prioritas?

Merauke dipilih sebagai lokasi penggelaran BTP karena posisinya yang strategis di perbatasan. Daerah ini memiliki dua batas maritim penting:

1. Batas Indonesia-Papua Nugini, yang telah diatur dalam Indonesia-PNG Maritime Boundary Agreement (1980).

2. Batas Indonesia-Australia, berdasarkan Australia-Indonesia Maritime Treaty (1997).

Keberadaan BTP diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Koordinasi Intensif Kemenko Polkam dan Stakeholder

Brigjen TNI (Mar.) Kresno Pratowo, Asdep Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan, menjelaskan bahwa pembentukan BTP merupakan tindak lanjut dari rekomendasi rapat tahun 2024. Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan, Kemenko Polkam melakukan serangkaian kegiatan On The Spot (OTS) di Merauke, melibatkan:

• Forkopimda Provinsi Papua Selatan

• Pemkab Merauke

• Satuan TNI AD, AL, dan AU

Kegiatan ini mencakup kunjungan lapangan ke Lantamal XI Merauke dan Lanud DMA Merauke guna mengevaluasi pengamanan perbatasan serta mengidentifikasi tantangan di sektor pertahanan laut dan udara. Selain itu, dilakukan monitoring di Yonif 801/KYK dan Yonif 802/WMJ untuk memastikan kesiapan operasional BTP.

Dukungan untuk RPJMN 2025-2029

Kresno menegaskan bahwa Kemenko Polkam berkomitmen mendukung RPJMN 2025-2029, khususnya dalam Prioritas Nasional (PN) 2, yang mencakup:

• Pemantapan sistem pertahanan dan keamanan negara.

• Peningkatan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan ekonomi berbasis digital serta hijau.

Kehadiran BTP diharapkan menjadi katalisator pembangunan yang terintegrasi, sekaligus memperkuat ketahanan nasional di wilayah perbatasan.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meski sudah ada progres signifikan, pembentukan BTP masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti:

• Ketersediaan sumber daya manusia dan logistik.

• Koordinasi antarlembaga untuk memastikan sinkronisasi program.

Kemenko Polkam akan terus memantau perkembangan ini, memastikan bahwa BTP tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan bagi masyarakat Papua Selatan.

Dengan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan kementerian terkait, langkah ini diharapkan mampu menciptakan kestabilan sekaligus mendorong kemajuan di wilayah terdepan Indonesia.

 

Sumber: