disway.id Papua Selatan -- Suasana ruang rapat di Kantor Gubernur Papua Selatan pada Selasa (1/7) pagi terasa lebih bersemangat dari biasanya. Di hadapan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menyampaikan pesan yang tegas dan penuh penekanan: pelayanan kepada masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan adalah prioritas utama.
Arahan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Forum Rencana Strategis (Renstra) OPD yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Dalam forum ini, Paskalis tidak sekadar memberikan sambutan, tetapi juga membentuk arah pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat Papua Selatan.
“Intinya, perkuat pelayanan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan,” ujarnya mantap.
Pelayanan Publik dan Program Sosial Masuk Fokus Utama
Di hadapan peserta forum, Paskalis Imadawa menekankan bahwa pelayanan publik harus menjadi kesepakatan bersama dalam menyusun dokumen Renstra. Ia secara khusus menyoroti Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), yang diminta untuk mengakomodasi program pembiayaan pemulangan jenazah dalam dokumen perencanaan strategis mereka.
Program tersebut dinilai penting sebagai langkah antisipatif ketika warga Papua Selatan wafat di luar Merauke maupun di tiga kabupaten lainnya. Paskalis juga mengarahkan agar usulan ini masuk dalam pembahasan anggaran perubahan yang akan datang.
Tak hanya itu, ia juga meminta DP3A menjalin kemitraan yang lebih luas dengan berbagai pihak, sebagai bagian dari upaya mendukung visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Papua Selatan yang mengedepankan partisipasi dan aspirasi masyarakat.
Dukungan Nyata untuk UKM dan Ekonomi Lokal
Sisi lain dari perhatian Paskalis Imadawa tertuju pada sektor ekonomi kerakyatan. Ia mendorong Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop-UKM) untuk memperkuat penyertaan modal. Menurutnya, pendampingan terhadap pelaku UKM, khususnya dari masyarakat asli Papua, masih belum optimal.
Paskalis menekankan pentingnya pendataan usaha kecil masyarakat, serta keberpihakan yang nyata dari pemerintah kepada pelaku ekonomi lokal. Bahkan, ia mengusulkan adanya hari khusus yang didedikasikan untuk membeli hasil kebun masyarakat, sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pertanian dan usaha kecil setempat.
RPJMD Harus Selaras dan Berbasis Kebutuhan Nyata
Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Paskalis mengingatkan pentingnya penyusunan awal dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang harus dibagikan terlebih dahulu ke seluruh OPD sebelum Musrenbang berlangsung. Menurutnya, penyusunan Renstra OPD harus diselaraskan dengan arah pembangunan jangka menengah dan kebutuhan konkret masyarakat Papua Selatan.
“Forum OPD ini harus melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra dengan pendekatan tematik yang fokus pada kebutuhan masyarakat Papua Selatan,” tegasnya.
Output dari forum ini, lanjutnya, adalah dokumen Renstra yang bukan hanya administratif, tapi juga strategis, selaras dengan program Gubernur dan Wakil Gubernur, serta sesuai dengan semangat pembangunan partisipatif.
Langkah Awal, Komitmen Nyata
Setelah menyampaikan arahannya, Paskalis Imadawa secara resmi membuka jalannya rapat Forum Renstra. Forum tersebut menjadi awal dari serangkaian proses penting dalam pembangunan Papua Selatan, yang diharapkan lebih responsif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Dengan langkah-langkah nyata seperti ini, Paskalis menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya soal rencana di atas kertas, tetapi soal keberpihakan, keberanian mengambil keputusan, dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang dilayaninya.