Perlindungan Jamsostek Papua Selatan Masih Rendah, Sektor Informal Jadi Tantangan

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Di tengah dinamika dunia kerja yang terus berkembang, keberadaan jaminan sosial tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan saat risiko kerja terjadi, tetapi juga sebagai instrumen pencegah munculnya kerentanan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Di Provinsi PAPUA SELATAN, upaya memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan masih menghadapi tantangan. Meski berbagai langkah telah dilakukan, tingkat perlindungan pekerja dinilai belum optimal, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal. Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat besarnya peran sektor informal dalam menopang perekonomian daerah.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, Kuncoro Budi Winarno, mengungkapkan bahwa tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi PAPUA SELATAN masih tergolong rendah. Hingga November 2025, capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di PAPUA SELATAN baru mencapai 24,24 persen.

Menurut Kuncoro, masih terdapat lebih dari 100 ribu pekerja di PAPUA SELATAN yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Sebagian besar berasal dari sektor informal, sementara sisanya merupakan pekerja di sektor formal.

Ia menjelaskan, dari jumlah tersebut, sekitar 19.800 pekerja berasal dari sektor formal, sedangkan sekitar 80 ribu pekerja lainnya merupakan pekerja sektor informal.

“Masih ada potensi besar pekerja yang belum terlindungi, khususnya di sektor informal. Ini menjadi perhatian bersama untuk terus meningkatkan cakupan kepesertaan,” ujar Kuncoro saat Paritrana Award PAPUA SELATAN di Merauke, Jumat (19/12).

Meski demikian, Kuncoro menilai adanya perkembangan positif di empat kabupaten di PAPUA SELATAN, yakni Asmat, Boven Digoel, Mappi, dan Merauke. Keempat daerah tersebut dinilai terus menunjukkan progres dalam meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, baik melalui dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Lebih lanjut, Kuncoro menegaskan bahwa perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak semata-mata bertujuan memberikan perlindungan saat terjadi kecelakaan kerja atau risiko kematian. Program ini juga memiliki peran strategis dalam mencegah munculnya kemiskinan baru akibat musibah kerja yang dialami pencari nafkah keluarga.

“Santunan yang diberikan dapat menjadi modal kerja, bantuan perlindungan, hingga menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak peserta melalui program beasiswa,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sepanjang periode Januari hingga 17 Desember 2025, BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi PAPUA SELATAN telah menyalurkan manfaat sebesar Rp75 miliar dari total 4.201 kasus klaim.

Manfaat yang disalurkan tersebut meliputi berbagai program, mulai dari Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, hingga manfaat beasiswa.

Sebagian dari penyaluran manfaat tersebut diwujudkan dalam bentuk program beasiswa bagi anak-anak ahli waris peserta. Pada tahun 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan dana sebesar Rp424 juta kepada 90 anak di PAPUA SELATAN, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Anak-anak tersebut merupakan ahli waris peserta yang orang tuanya mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.

“Ini membuktikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga menjamin masa depan pendidikan anak-anak mereka,” pungkas Kuncoro.

Sumber: