Apolo Safanpo Soroti Lonjakan Konsumsi BBM di Papua Selatan Akibat Proyek Strategis Nasional

MERAUKE — Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo meminta aparat kepolisian memperketat pengawasan terhadap konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang meningkat tajam di wilayahnya dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Apolo, lonjakan kebutuhan BBM tersebut disebabkan oleh aktivitas sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah berjalan di Papua Selatan.

“Masalah utama yang kita hadapi sekarang adalah BBM. Dengan hadirnya PSN di Papua Selatan, otomatis kebutuhan bahan bakar meningkat,” ujar Apolo Safanpo saat melakukan audiensi dengan Irwasda Polda Papua di MERAUKE, pekan lalu.

Ia menjelaskan, berbagai proyek di sektor pertanian dan industri kini telah menggunakan mekanisasi modern, mulai dari alat seeder dan planter, sprayer, cultivator, hingga combine harvester dan dryer untuk proses panen serta penggilingan hasil pertanian. Semua peralatan tersebut sangat bergantung pada pasokan BBM.

Selain itu, di Kabupaten MERAUKE juga tengah berjalan proyek besar pengembangan tebu untuk gula dan bioetanol, yang seluruh proses produksinya memerlukan bahan bakar dalam jumlah besar.

Meski perusahaan-perusahaan pelaksana proyek telah memiliki pemasok resmi, Apolo mengakui masih sering terjadi kendala dalam distribusi. Kondisi ini membuat sebagian pelaku industri mengambil BBM dari pasokan umum yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat.

“Kadang-kadang kalau stoknya belum tiba, sementara kegiatannya harus jalan, mereka menggunakan BBM yang sebenarnya bukan untuk industri. Untuk itu mohon pengawasannya, meski tidak tercantum dalam lembar kerja,” kata Gubernur Apolo.

Ia juga menyoroti munculnya kendaraan berplat nomor luar daerah yang beroperasi di MERAUKE dan mengisi BBM di SPBU setempat, hal yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Banyak kendaraan dari luar MERAUKE yang ikut mengisi di SPBU. Ini menimbulkan keluhan warga. Kami harap ada pengawasan lebih baik agar BBM tepat sasaran,” ujarnya.

Selain distribusi BBM, Gubernur juga meminta perhatian aparat terhadap praktik serupa dalam penyaluran pupuk dan logistik proyek, termasuk aktivitas di kawasan pelabuhan yang masih terbatas aksesnya bagi pemerintah daerah.

“Pelabuhan ini termasuk eksklusif. Kita tidak punya akses penuh untuk mendapatkan data tentang bongkar muat, baik barang maupun jasa,” jelasnya.

 

Apolo berharap, dengan keterlibatan aktif aparat penegak hukum, pengawasan distribusi BBM dan logistik di Papua Selatan dapat berjalan lebih transparan, tertib, serta mendukung kelancaran pembangunan proyek strategis tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat lokal.

Sumber: