Perkuat Pengawasan, Komisi II DPR Desak Penambahan PLBN di Perbatasan Papua Selatan

MERAUKE — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, mendorong pemerintah untuk menambah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Provinsi Papua Selatan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat pengawasan dan menekan aktivitas ilegal di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.

Menurut Indrajaya, Papua Selatan memiliki garis batas darat paling panjang dengan Papua Nugini, namun hingga kini hanya terdapat dua PLBN resmi, yakni PLBN Sota di Kabupaten Merauke dan PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel.

“Keterbatasan jumlah pos menyebabkan masih banyak aktivitas lintas batas ilegal yang tidak terpantau oleh aparat,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja ke PLBN Sota, Merauke, Minggu (26/10/2025).

Ia menyebut, jalur-jalur tikus di perbatasan kerap dimanfaatkan untuk penyelundupan, terutama narkotika jenis ganja yang berasal dari wilayah Papua Nugini.

“Saya mendapat informasi bahwa masih sering terjadi penyelundupan, terutama penyelundupan ganja, melalui jalur-jalur tikus yang tidak memiliki pos penjagaan,” ungkapnya.

Selain memperkuat keamanan, menurut Indrajaya, pembangunan PLBN baru juga memiliki nilai strategis dari sisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

“Selain memperkuat pengawasan, penambahan pos perbatasan juga bisa menjadi pintu gerbang baru bagi aktivitas ekonomi legal dan kerja sama lintas batas,” tambahnya.

Politisi asal daerah pemilihan (Dapil) Papua Selatan itu menilai, pemerintah perlu memandang pembangunan PLBN bukan semata isu pertahanan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat kehadiran negara di wilayah terluar.

Untuk itu, Indrajaya mendorong Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar melakukan kajian teknis dan identifikasi lokasi potensial bagi pembangunan PLBN baru di Papua Selatan.

“Papua Selatan adalah wilayah yang sangat strategis, dan sudah seharusnya mendapat perhatian lebih dalam konteks pembangunan perbatasan negara. Kita ingin kehadiran negara benar-benar terasa di tapal batas,” tegasnya.

 

Usulan tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat agar pengawasan di wilayah perbatasan lebih optimal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.

Sumber: