Kejaksaan Tinggi Awasi Ketat Proyek Strategis di Wilayah Papua Selatan

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Kejaksaan Tinggi Awasi Ketat Proyek Strategis di Wilayah PAPUA SELATAN menjadi bukti nyata keseriusan lembaga penegak hukum ini dalam mengawal jalannya pembangunan di Tanah Papua. Melalui Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), Kejati Papua menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tim PPS yang dipimpin langsung oleh Asisten Intelijen Kejati Papua, Yedivia Rum, turun ke lapangan pada Kamis (9/10/2025). Pengawasan ini dilakukan sebagai langkah konkret dalam menjaga integritas pelaksanaan Proyek Strategis di Kabupaten Merauke, PAPUA SELATAN.

Langkah tersebut bukan hanya sebatas inspeksi rutin, melainkan bagian dari pelaksanaan tugas intelijen penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan memiliki mandat untuk menciptakan kondisi aman yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional.

Fokus Pengawasan pada Proyek-Proyek Vital di PAPUA SELATAN

Dalam kegiatan PPS kali ini, Kejaksaan Tinggi Awasi Ketat Proyek Strategis di Wilayah PAPUA SELATAN dengan menyoroti sejumlah proyek penting di Kabupaten Merauke. Beberapa proyek yang menjadi fokus pemantauan antara lain:

• Rehabilitasi daerah irigasi Rawa Kurik sepanjang 23,7 km dan 21,7 km, termasuk tambahan proyek rehabilitasi di wilayah tersebut.

• Pembangunan sumur bor untuk penyediaan air baku di KPP Provinsi PAPUA SELATAN.

• Pembangunan sumur bor JIAT sebagai dukungan terhadap swasembada pangan di Kabupaten Merauke.

• Pembangunan saluran pengendalian banjir di Markas Korem dan Rumah Sakit Merauke.

Semua proyek ini dinilai memiliki nilai strategis tinggi bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat PAPUA SELATAN.

Langkah Kejati Papua: Deteksi Dini dan Pencegahan Pelanggaran

Asisten Intelijen Kejati Papua, Yedivia Rum, menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan timnya bertujuan mencegah potensi pelanggaran hukum sejak dini. Pihaknya berupaya mendeteksi dan memberikan peringatan terhadap adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang dapat menghambat jalannya proyek.

“Ini dilakukan untuk memastikan agar seluruh proyek berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Kami juga berupaya mendeteksi secara dini berbagai AGHT yang bisa menghambat jalannya proyek agar dapat segera dilakukan evaluasi,” ujar Yedivia Rum melalui keterangannya pada Jumat (10/10/2025).

Pengamanan yang dilakukan oleh Kejati Papua juga berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis serta Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor: B-1450/D/Dpp/09/2023 tanggal 21 September 2023. Dengan dasar tersebut, langkah PPS di PAPUA SELATAN menjadi bagian dari sistem nasional untuk mengawal proyek-proyek vital negara.

Sinergitas Kejaksaan dan Instansi Terkait

Keberhasilan pelaksanaan pengawasan ini tidak terlepas dari sinergitas antara Kejaksaan dan instansi teknis di lapangan. Yedivia Rum memberikan apresiasi kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Merauke beserta jajaran atas kerja sama yang baik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan proyek.

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Merauke, Nonce Saman, juga menyampaikan rasa terima kasih atas pendampingan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Papua.
“Sinergitas ini sangat penting agar proyek-Proyek Strategis dapat selesai sesuai target dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Nonce Saman.

Kejati Papua Teguh Kawal Pembangunan Berintegritas

Seluruh kegiatan pengamanan Proyek Strategis ini dilaksanakan menggunakan anggaran yang bersumber dari DIPA Kejaksaan Republik Indonesia. Langkah tersebut mempertegas komitmen Kejaksaan Tinggi Awasi Ketat Proyek Strategis di Wilayah PAPUA SELATAN sebagai bagian dari upaya menjaga agar pembangunan nasional berjalan berintegritas.

Melalui pengawasan yang intens dan terarah, Kejati Papua memastikan bahwa setiap program pembangunan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat PAPUA SELATAN.

 

Dengan kolaborasi antara aparat hukum dan instansi teknis, Papua Selatan diharapkan menjadi contoh keberhasilan pelaksanaan proyek strategis yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Sumber: