Nusron Wahid Pastikan Tata Ruang untuk Swasembada Pangan di Merauke Sesuai Ukuran

JAKARTA – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya mendorong swasembada pangan di kawasan Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan lahan hasil pelepasan kawasan hutan di daerah tersebut diukur secara presisi agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Percepatan Pembangunan Kawasan swasembada pangan, Energi, dan Air Nasional di Jakarta, Senin (29/9/2025).

“Berdasarkan surat Pak Menteri Kehutanan, (kawasan hutan) yang dilepas itu sekitar 451.000 hektare. (Kemudian dilakukan pengukuran) karena ini masalah presisi sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar Nusron.

Dari total 451 ribu hektare, sekitar 266 ribu hektare berada di kawasan Wanam. Namun setelah pengukuran detail, lahan yang disetujui untuk pembangunan adalah 263.984 hektare, karena sebagian wilayahnya berupa sungai dan rawa.

Fokus pada Tata Kelola dan Keberlanjutan

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan di Wanam harus mengutamakan aspek lingkungan.

“Mulai dari penataan tata ruang, pengaturan Hak Guna Usaha, hingga kelengkapan administrasi lainnya agar ini berkelanjutan. Semua disiapkan agar kawasan ini berdiri di atas langkah-langkah yang berprinsip pada pemberdayaan, kearifan, dan keberlanjutan,” tegas Zulkifli.

Ia menekankan bahwa kawasan Wanam tidak hanya diproyeksikan untuk menghasilkan beras, tetapi juga berbagai komoditas strategis.
“Tidak hanya beras, nanti di sini juga akan ada etanol dari tebu dan singkong. Kemudian, juga B-50 yang dihasilkan dari sawit,” jelasnya.

Penopang Ketahanan Nasional

 

Pemerintah berharap kawasan swasembada pangan di Papua Selatan dapat menjadi penopang utama kemandirian pangan, sekaligus mendukung penyediaan energi alternatif dan pengelolaan air secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional di sektor pangan dan energi.

Sumber: