Yoseph Yolmen Ingatkan Efektivitas Dana Otsus: Jangan Ada Pembangunan Tumpang Tindih

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama pemerintah kabupaten diminta untuk lebih sinkron dalam memanfaatkan dana Otonomi Khusus (Otsus) agar pembangunan yang dijalankan tidak saling tumpang tindih.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Yoseph Yolmen, dalam pertemuan di Swiss-Belhotel Merauke, Kamis (21/8/2025).

“Jangan sampai di satu tempat yang sama gubernur bangun, bupati juga bangun. Itu tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Harus ada transparansi dalam komunikasi dan perencanaan yang matang,” tegas Yoseph.

Dana Besar, Hasil Masih Dipertanyakan

Yoseph menyoroti pembangunan di sektor pendidikan. Menurutnya, meski dana Otsus cukup besar, kenyataan di lapangan masih banyak sekolah yang minim fasilitas dasar.

“Banyak ruang kelas yang tidak memiliki kursi dan meja, sementara 30 persen dana diberikan untuk Papua. Provinsi hanya kelola SLB dengan anggaran hingga Rp300 miliar, sementara TK, SD, SMP, hingga SMA dikelola kabupaten. Artinya, dana besar itu semestinya lebih banyak mengalir ke kabupaten,” jelasnya.

Kendala Administrasi dan Keterlambatan

Ia juga menyinggung persoalan keterlambatan penyaluran dana Otsus yang kerap dikaitkan dengan pemerintah pusat. Namun, setelah ditelusuri, ternyata banyak kabupaten belum menyelesaikan laporan tahunan maupun RAP sesuai jadwal.

“Dari empat kabupaten, yang paling cepat adalah Asmat, kemudian Merauke, disusul Mappi, dan terakhir Boven Digoel yang paling lambat,” ungkap Yoseph.

Lambannya penyusunan laporan, menurutnya, disebabkan oleh OPD yang tidak bisa berkolaborasi dengan baik.

Pengawasan Ketat: Tidak Ada Kompromi

Untuk memperbaiki tata kelola, BP3OKP menggandeng KPK dan kementerian terkait memberikan pembekalan sekaligus peringatan keras selama dua hari di Merauke.

“BP3OKP bersama KPK dan BPK melakukan pengawasan terhadap dana Otsus, dan itu wajib. Jika ada temuan penyalahgunaan, tidak ada istilah kompromi. Pejabat maupun OPD akan diproses hukum,” tegas Yoseph Yolmen.

Label Khusus Dana Otsus

Yoseph juga meminta agar setiap pembangunan yang menggunakan dana Otsus diberi label khusus, baik itu untuk sekolah, jalan, rumah sakit, puskesmas, hingga bantuan pendidikan bagi anak-anak OAP (Orang Asli Papua).

“Dengan label itu, masyarakat bisa mengetahui langsung bahwa pembangunan yang mereka nikmati berasal dari dana Otsus,” ujarnya.

 

Dengan sinkronisasi dan transparansi yang baik, Yoseph berharap dana Otsus benar-benar bisa menjadi motor penggerak pembangunan yang menyentuh masyarakat Papua Selatan secara merata.

Sumber: