Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Dorong Papua Selatan Menjadi Kawasan Maritim Mandiri

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Dorong Papua Selatan Menjadi Kawasan Maritim Mandiri

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Dorong Papua Selatan Menjadi Kawasan Maritim Mandiri--Istimewa.

disway.id Papua Selatan -- Di tengah kekayaan laut yang belum sepenuhnya tergarap, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pengurus Daerah Provinsi Papua Selatan pada Kamis, 17 Juli 2025. Bertempat di Aula Hotel Megaria Merauke, kegiatan ini mengangkat tema besar “Nelayan Sejahtera, Negara Kuat”, serta subtema yang menegaskan visi daerah sebagai kawasan maritim yang mandiri dan sejahtera melalui pemberdayaan nelayan tradisional maupun modern.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Umum DPP HNSI, Dr. Agus Suherman, menyoroti besarnya potensi kelautan Papua Selatan. Berdasarkan kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan), wilayah ini tercakup dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718, yang memiliki potensi lestari perikanan tangkap tertinggi di Indonesia. Dengan estimasi sebesar 2,2 juta ton ikan per tahun, Papua Selatan diyakini menyimpan kekayaan laut yang luar biasa.

“Angka ini bukan sekadar data, tapi hasil kajian mendalam dari para ilmuwan terbaik negeri ini. Kita tidak boleh menyia-nyiakan potensi sebesar itu,” tegas Agus.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak untuk tidak hanya memandang Papua Selatan dari sisi keterbatasan infrastruktur atau sumber daya manusia. Sebaliknya, hal tersebut justru bisa menjadi peluang besar untuk membangun dari nol mulai dari koperasi nelayan, rantai logistik yang efisien, hingga industri pengolahan hasil laut berbasis lokal.

Agus juga mengingatkan pentingnya peran Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia sebagai penghubung antara nelayan kecil dan teknologi perikanan modern. Ketimpangan antara nelayan lokal dan pelaku usaha besar, menurutnya, hanya bisa diatasi jika ada peran aktif organisasi dalam menjembatani kesenjangan.

“HNSI harus hadir, bukan sekadar nama, tapi sebagai kekuatan yang mampu mengintegrasikan kepentingan lokal dengan teknologi dan pasar global,” ujarnya penuh keyakinan.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, memberikan penekanan pada urgensi pelestarian lingkungan laut. Ia menyuarakan keprihatinan terhadap praktik eksploitasi yang merusak ekosistem, seperti penangkapan ikan hanya untuk mengambil gelembung dan membuang sisanya ke laut. Bagi Paskalis, Papua Selatan memiliki alam yang sangat kaya, namun kerap kali dirusak oleh ketamakan yang tak terkontrol.

“HNSI harus hadir bukan sebagai pembinasa, melainkan sebagai pengelola yang bijak. Sebagai penjaga laut, bukan perusak,” tegasnya.

Lebih dari itu, Paskalis melihat HNSI sebagai kekuatan moral yang bisa menggerakkan perubahan di akar rumput. Ia menyebut kondisi nelayan lokal masih jauh dari sejahtera, dengan nutrisi kehidupan yang belum terpenuhi secara layak. Oleh karena itu, ia berharap agar HNSI menjadi pelayan masyarakat pesisir, menjembatani antara nelayan, pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga negara.

 

Papua Selatan memang memiliki semua bahan baku untuk menjadi kekuatan maritim baru di Indonesia. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, kekayaan itu hanya akan jadi catatan statistik. Di sinilah peran strategis Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia menjadi semakin penting tidak hanya sebagai organisasi profesi, tapi sebagai motor penggerak perubahan yang menyeimbangkan antara kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya laut.

Sumber: