Pemprov Papua Selatan Perkuat Peran Kelompok Rentan Lewat Forum Tematik GEDSI

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Upaya membangun PAPUA SELATAN sebagai wilayah yang aman, damai, dan bermartabat terus diperkuat melalui pendekatan pembangunan yang lebih inklusif. Pemerintah Provinsi PAPUA SELATAN menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan seluruh kelompok, terutama mereka yang selama ini berada dalam posisi rentan.

 

Komitmen tersebut tercermin dalam penyelenggaraan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Forum Tematik Kelompok Rentan (GEDSI) Pra-Musrenbang. Kegiatan ini digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Selatan dengan dukungan Program SKALA DFAT Kedutaan Besar Australia, Selasa (16/12).

 

Forum ini dirancang sebagai ruang dialog strategis untuk memastikan kelompok rentan—termasuk perempuan, penyandang disabilitas, kelompok marginal, serta Orang Asli Papua (OAP)—memiliki keterlibatan yang bermakna dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan GEDSI ditekankan bukan sekadar pemenuhan formalitas, melainkan sebagai instrumen kebijakan untuk menghadirkan keadilan yang nyata dalam proses maupun hasil pembangunan.

 

Dalam diskusi yang berlangsung, Ranpergub Forum Tematik GEDSI dipandang memiliki peran penting sebagai alat pengarusutamaan isu kelompok rentan ke dalam seluruh siklus perencanaan daerah. Peserta forum menyoroti pentingnya kesamaan pemahaman terkait definisi, kategori, dan indikator kelompok rentan agar kebijakan yang disusun tidak bias secara administratif, sekaligus mampu mencerminkan kondisi kerentanan yang sesungguhnya, khususnya yang dialami OAP.

 

Paparan kebijakan nasional yang disampaikan oleh Direktur PEIPD Kementerian Dalam Negeri memberikan kerangka normatif mengenai partisipasi kelompok rentan dalam Musrenbang. Namun demikian, forum menekankan bahwa kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan konteks lokal Papua Selatan. Kerentanan OAP dinilai bersifat multidimensional dan memiliki kekhususan yang tidak dapat disamakan dengan wilayah lain di Indonesia.

 

Dalam konteks tersebut, Ranpergub Forum Tematik GEDSI diharapkan mampu menjadi penghubung antara kebijakan nasional, amanat Otonomi Khusus Papua, dan realitas sosial masyarakat adat Papua Selatan. Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah kebutuhan akan indikator terpilah khusus OAP dalam dokumen perencanaan pembangunan.

 

Penyusunan indikator tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat simbolik semata, tetapi benar-benar mampu mengoreksi ketimpangan struktural serta menerjemahkan visi pemerintah daerah dalam meningkatkan martabat OAP secara terukur dan berkelanjutan.

 

Antusiasme peserta dan dinamika diskusi yang dipandu oleh Dr. Suhirman mencerminkan kesadaran bersama bahwa Forum Tematik GEDSI Pra-Musrenbang perlu ditempatkan sebagai mekanisme korektif dalam tata kelola perencanaan pembangunan. Forum ini diharapkan menjadi saluran umpan balik langsung dari kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

 

Dalam sambutan penutup, Pelaksana Tugas Sekretaris Bapperida Provinsi Papua Selatan, Dr. Esau Hombore, menegaskan bahwa pembangunan martabat OAP merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi lintas periode perencanaan. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan GEDSI agar menjadi bagian dari arsitektur kebijakan daerah yang terinstitusionalisasi.

 

Dengan dukungan Program SKALA sebagai mitra strategis, Pemerintah Provinsi Papua Selatan optimistis Ranpergub Forum Tematik GEDSI dapat menjadi model perencanaan pembangunan yang inklusif, kontekstual, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat posisi OAP sebagai subjek utama pembangunan di Tanah Papua.

Sumber: