DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Kondisi keuangan daerah yang kian terbatas mendorong Pemerintah Provinsi Papua Selatan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi memilih langkah strategis dengan mengusulkan sejumlah program daerah agar dapat dibiayai melalui skema nasional.
Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Papua Selatan dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan yang telah direncanakan. Keterbatasan kemampuan fiskal membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas, sekaligus mencari alternatif pembiayaan agar program tetap berjalan.
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah mengusulkan sedikitnya 28 program daerah untuk masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Pernyataan tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi di salah satu hotel di Merauke, Selasa (6/1).
Menurut Apolo, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak langsung terhadap kapasitas keuangan daerah. Kondisi tersebut mengharuskan Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyesuaikan pelaksanaan program dengan kemampuan fiskal yang tersedia.
“Memang ada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, sehingga program Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dari sekian banyak program yang sudah kita catat, nanti akan dilihat berapa yang mampu dibiayai daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari keseluruhan program yang telah direncanakan, terdapat 28 program yang dinilai strategis dan diusulkan agar mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui skema PSN.
“Programnya adalah program daerah, tetapi kita usulkan menjadi program strategis nasional,” kata Safanpo.
Salah satu program yang diajukan dalam usulan tersebut adalah pembangunan kantor-kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor. Program ini menjadi bagian dari upaya penataan pusat pemerintahan provinsi agar lebih terintegrasi.
Apolo mengungkapkan, pemerintah provinsi merencanakan pembangunan 22 kantor OPD di kawasan tersebut. Namun, keterbatasan keuangan daerah membuat proyek pembangunan gedung-gedung OPD itu tidak memungkinkan untuk dibiayai sepenuhnya melalui APBD.
“Ada 22 kantor OPD. Keuangan kita tidak mampu membiayai pembangunan gedung-gedung itu, sehingga sudah kami usulkan menjadi proyek strategis nasional,” pungkasnya.
Melalui usulan ini, Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap program-program prioritas daerah tetap dapat direalisasikan, meskipun di tengah keterbatasan fiskal. Skema Program Strategis Nasional dinilai menjadi salah satu solusi untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Papua Selatan.