Pertalite Tembus Rp25 Ribu di Distrik Waan, Janji Manis BBM Satu Harga Ditagih Warga

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Kabupaten Merauke di PAPUA SELATAN seringkali disebut sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia. Namun, bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir, seperti Distrik Waan dan Kontuar, kemerdekaan energi tampaknya masih menjadi mimpi yang sulit diraih. Di saat pemerintah pusat terus menggaungkan keberhasilan program BBM Satu Harga ke seluruh penjuru negeri, warga di dua distrik ini justru masih bergulat dengan kenyataan pahit: tingginya harga bahan bakar yang mencekik nadi perekonomian.

Bagi warga setempat, ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) bukan sekadar kebutuhan gaya hidup, melainkan syarat mutlak untuk bertahan hidup. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini berprofesi sebagai nelayan dan sangat bergantung pada transportasi laut untuk mobilitas antarwilayah. Sayangnya, akses terhadap bahan bakar yang murah dan terjangkau masih menjadi barang mewah yang langka.

Kondisi ini menciptakan jurang ekonomi yang dalam. Ketika warga di kota besar menikmati harga resmi nasional, warga di pelosok Merauke harus merogoh kocek berkali-kali lipat lebih dalam. Ketimpangan ini tidak hanya menghambat aktivitas harian, tetapi juga melumpuhkan potensi ekonomi lokal yang seharusnya bisa berkembang pesat jika didukung oleh pemerataan energi yang adil.

Harga Selangit dan Realita di Lapangan Kepala Distrik Waan, Victor Chabuya Mowen, secara terang-terangan mengungkapkan bahwa program yang dijanjikan pemerintah tersebut sama sekali belum menyentuh wilayahnya. Menurutnya, harga bahan bakar di lapangan masih mengikuti mekanisme pasar yang sangat memberatkan masyarakat kecil.

“Tidak ada BBM Satu Harga di wilayah kami, per liter Rp25 ribu jenis Pertalite,” kata Chabuya saat memberikan keterangan di Merauke, beberapa waktu lalu.

Angka Rp25 ribu per liter untuk jenis Pertalite tentu merupakan beban yang luar biasa bagi para nelayan. Dampaknya sangat terasa pada biaya operasional melaut yang membengkak, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya di wilayah tersebut.

Janji Pembangunan SPBU yang Belum Terwujud Sebenarnya, harapan sempat muncul ketika tersiar kabar mengenai rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut. Pihak distrik mengakui telah mendengar desas-desus mengenai titik lokasi yang akan dijadikan pusat pengisian energi bagi warga.

“Kami sudah sempat dengar akan dibangun SPBU, apakah di Kontuar, Waan, atau Tabonji, kami belum tahu pasti,” ujar Chabuya menambahkan.

Lokasi-lokasi seperti Distrik Kontuar, Tabonji, dan Waan memang sempat masuk dalam daftar alternatif pembangunan. Namun, hingga detik ini, informasi tersebut tetap menjadi kabar burung tanpa ada kejelasan tindak lanjut di lapangan. Warga dibiarkan menanti dalam ketidakpastian tanpa ada aktivitas konstruksi yang terlihat.

Teka-teki Proses Lelang Ironisnya, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, proyek pembangunan SPBU untuk wilayah Kimaam dan Waan dikabarkan telah melewati tahap birokrasi yang panjang. Bahkan, proses lelang dilaporkan sudah selesai dan telah memiliki pemenang tender. Namun, keberadaan pemenang tender tersebut tidak berbanding lurus dengan realita di lokasi proyek.

Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda pengerjaan fisik di lapangan. Situasi ini menambah panjang daftar wilayah terpencil di PAPUA SELATAN yang belum merasakan dampak positif dari kebijakan pemerataan energi. Selama infrastruktur fisik belum berdiri tegak di tanah Waan dan Kontuar, selama itu pula masyarakat setempat harus terus menebus liter demi liter BBM dengan harga yang tidak manusiawi.

Sumber: