DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Pemprov Papua Selatan terus memacu pengembangan kawasan perbatasan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu fokus utama berada di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Kabupaten Merauke.
Langkah ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik. Pemerintah juga menitikberatkan penguatan keamanan, penataan wilayah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Kawasan perbatasan disebut memiliki nilai strategis sebagai “teras negara” yang menjadi cerminan Indonesia di mata dunia, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menegaskan pentingnya perhatian khusus untuk wilayah ini.
"Karena setiap orang yang berkunjung ke Merauke pasti ingin mengunjungi PLBN Sota," ujarnya.
Menurut Joko, kebijakan khusus sangat diperlukan agar pengembangan kawasan perbatasan lebih terarah dan memiliki daya tarik.
“Ini harus menjadi perhatian bagi setiap kabupaten yang memiliki wilayah perbatasan, termasuk di Merauke, untuk bagaimana bisa mengelola kawasan perbatasan secara baik,” tambahnya.
Selain memperkuat infrastruktur, pemerintah juga memastikan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian dapat dijangkau masyarakat. Joko menekankan bahwa kesejahteraan warga perbatasan menjadi prioritas.
"Masyarakat di daerah perbatasan harus mendapatkan perhatian, seperti memberikan mereka bantuan khususnya kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha agar mereka bisa sejahtera," jelasnya.
Dalam hal keamanan, Pemprov Papua Selatan berkoordinasi erat dengan TNI dan Polri guna menjaga stabilitas. Joko menilai kawasan perbatasan adalah representasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Kami ingin kawasan ini tetap aman, karena perbatasan adalah gambaran NKRI," tegasnya.
Saat ini, Papua Selatan memiliki dua PLBN, yakni PLBN Sota di Kabupaten Merauke dan PLBN Yetetkun di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel. Kedua pintu lintas batas tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi sekaligus jalur strategis yang menghubungkan Papua dengan negara tetangga.