781 CPNS Papua Selatan Terima SK: Awal Pengabdian untuk Kesejahteraan Masyarakat

disway.id Papua Selatan -- Sebanyak 781 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024 resmi menerima Surat Keputusan (SK) penempatan dari Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo. Acara seremonial berlangsung di Gedung Olahraga (GOR) Hiad Sai Merauke, Jumat (18/7), menandai babak baru bagi para ASN muda untuk mengabdi di bumi Cenderawasih.

Proses Seleksi dan Data Penerima SK Menurut Alberth Rapami, Kepala BKPSDM Papua Selatan, dari 797 CPNS yang dinyatakan lolos, 1 orang mengundurkan diri karena terpilih sebagai anggota DPRK Afirmasi Kabupaten Asmat, sementara 2 orang meninggal dunia, sehingga tersisa 794 orang.

Namun, hingga saat penyerahan SK, hanya 781 CPNS yang menerima dokumen resmi tersebut. "Masih ada 13 orang yang sedang dalam proses," jelas Rapami.

Dari total penerima, 623 di antaranya adalah Orang Asli Papua (OAP), sedangkan 174 non-Papua. Pembagian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan bagi putra-putri daerah.

Pesan Gubernur: Bukan Akhir, Tapi Awal Perjuangan Dalam sambutannya, Gubernur Apolo Safanpo menegaskan bahwa penerimaan SK bukanlah garis finis, melainkan titik awal pengabdian.

"Mulai hari ini, beradaptasilah dengan lingkungan kerja masing-masing. Segera berkoordinasi dengan kepala OPD dan rekan sejawat di tempat penugasan," pesannya.

Ia juga mengajak seluruh CPNS untuk fokus pada pelayanan publik, pembangunan, dan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Selatan.

Aksi Protes dan Respons Pemerintah Di tengah acara penyerahan SK, aksi unjuk rasa terjadi di depan Kantor Gubernur Papua Selatan. Massa yang tergabung dalam Solidaritas Pencari Kerja Orang Asli Papua membakar ban bekas di Jalan Trikora sebagai bentuk protes.

Dinosius Yodi, korlap aksi, menyatakan bahwa mereka meminta dialog dengan Gubernur terkait 171 CPNS yang dianggap tidak memenuhi kuota OAP karena bermarga non-Papua.

Merespons hal ini, Apolo Safanpo menegaskan bahwa penyerahan SK sudah sesuai prosedur, namun pemerintah akan mengupayakan formasi tambahan khusus untuk OAP yang belum terakomodir.

"Kami imbau semua pihak menjaga kondusivitas agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar," tegasnya.

Harapan ke Depan Dengan pengangkatan 781 CPNS ini, pemerintah berharap dapat memperkuat birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik di Papua Selatan. Namun, tantangan seperti protes kuota OAP dan penyelesaian 13 SK yang tertunda masih perlu menjadi perhatian.

Bagi para ASN baru, momen ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan dedikasi mereka dalam membangun tanah Papua. "Bekerjalah dengan integritas, karena kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama kita," pungkas Gubernur.

Kesimpulan Penyerahan SK kepada 781 CPNS Papua Selatan menjadi tonggak penting dalam penguatan SDM daerah. Meski diwarnai aksi protes, pemerintah berkomitmen untuk tetap memprioritaskan pemerataan kesempatan kerja bagi OAP. Ke depan, kolaborasi antara ASN, pemerintah, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat pembangunan di provinsi termuda Indonesia ini.