DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Sebagai gerbang utama logistik bagi Provinsi Papua Selatan, aktivitas di Pelabuhan Merauke kini tengah berada di persimpangan jalan. Dinamika ekonomi yang tumbuh pesat di wilayah timur Indonesia membawa konsekuensi logis berupa lonjakan arus barang yang luar biasa. Namun, di sisi lain, infrastruktur yang tersedia mulai menunjukkan tanda-tanda sesak akibat beban kerja yang telah mencapai titik kritis.
Dalam dua tahun terakhir, arus barang tercatat mengalami kenaikan signifikan sebesar 14 persen. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari geliat ekonomi masyarakat yang menuntut kelancaran rantai pasok. Tanpa adanya langkah mitigasi yang cepat, risiko kelumpuhan distribusi menjadi ancaman nyata yang dapat menghambat pembangunan di Bumi Cenderawasih.
Berdasarkan data terbaru dari PT Pelindo Terminal Petikemas (TPK) Merauke, sepanjang tahun 2025 saja, arus peti kemas telah melonjak hingga angka 52.715 TEUs. Pertumbuhan konsisten yang terjadi sejak 2023 ini mengakibatkan Yard Occupancy Ratio (YOR) atau tingkat keterisian lapangan penumpukan rata-rata menyentuh 75 persen. Secara operasional, angka ini sangat mengkhawatirkan karena menyisakan ruang gerak yang sangat terbatas untuk efisiensi bongkar muat.
Kondisi ini memicu desakan kuat dari para pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Ketua DPC ALFI/ILFA Merauke, Abi Bakri Alhamid, menegaskan bahwa pembangunan depo di luar pelabuhan adalah solusi jangka panjang yang tidak bisa lagi ditunda. Keterbatasan lahan saat ini menyebabkan penumpukan kontainer yang pada akhirnya menghambat arus distribusi menuju gudang-gudang distributor.
Tantangan operasional ini diperparah dengan bercampurnya berbagai aktivitas di dalam area dermaga. Kepala PT SPIL Cabang Merauke, Puji Hermoko, menyoroti kepadatan yang terjadi akibat aktivitas teknis yang seharusnya bisa dilakukan di luar area utama.
“Kegiatan stripping (bongkar muat isi) dan stuffing yang masih dilakukan di dalam pelabuhan membuat lapangan penumpukan sangat padat. Dampaknya, waktu tunggu kapal (dwelling time) meningkat karena proses bongkar muat tidak optimal,” jelas Puji Hermoko.
Menanggapi situasi tersebut, pihak otoritas pelabuhan pun mulai menyusun langkah strategis. Kepala KSOP Kelas IV Merauke, Julivan Ch. L. Salindeho, mengakui adanya keterbatasan ruang fungsional. Dari total 1,5 hektar lahan yang tersedia, tercatat hanya sekitar 1,2 hektar yang mampu berfungsi secara optimal. Saat ini, koordinasi intensif terus diperkuat bersama pemerintah daerah dan Bappenas untuk menyiapkan lahan depo baru yang idealnya berada dalam radius tiga kilometer dari dermaga guna menjaga efisiensi biaya angkut.
Kesiapan infrastruktur ini menjadi kian mendesak mengingat adanya rencana operasional pabrik tebu dalam waktu dekat yang diprediksi akan menyumbang lonjakan logistik sektor industri. Direktur PT Berkah Mutiara Laut, Suroso, memperingatkan bahwa tanpa kesiapan depo, rantai pasok kebutuhan masyarakat bisa ikut terganggu oleh volume logistik industri.
Di tengah kendala lahan tersebut, PT Pelindo tetap berupaya melakukan modernisasi pelayanan melalui pembaruan alat kerja. Terminal Head TPK Merauke, Muhammad Rasul Irmadani, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendatangkan unit side loader, head truck, hingga chassis tambahan untuk mempercepat layanan.
“Kami sangat mendukung keberadaan depo di luar pelabuhan. Dengan pemindahan aktivitas stripping dan stuffing ke luar, kami yakin YOR di dalam pelabuhan dapat ditekan hingga 40 persen, sehingga pelayanan kapal bisa jauh lebih cepat,” pungkas Muhammad Rasul Irmadani.
Kini, masa depan ekonomi Papua Selatan sangat bergantung pada seberapa cepat langkah koordinasi ini diwujudkan. Pembangunan depo di luar Pelabuhan Merauke bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kunci utama agar biaya logistik tetap terkendali dan denyut nadi ekonomi di wilayah timur tetap berdetak kencang.