Anggaran Terpangkas Rp1 Triliun, Pemprov Papua Selatan Fokus Jaga Laju Pembangunan

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat membawa konsekuensi langsung bagi daerah, termasuk Provinsi PAPUA SELATAN. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dituntut tetap menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan bagi masyarakat di empat kabupaten cakupan.

Situasi ini mendorong Pemerintah Provinsi PAPUA SELATAN untuk mengambil langkah strategis. Alih-alih menghentikan pembangunan, pemerintah daerah memilih mengajukan sejumlah program agar dapat ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Langkah ini dinilai penting agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, meskipun ruang fiskal daerah semakin menyempit.

Asisten II Setda PAPUA SELATAN, Sunaryo, mengatakan melemahnya keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Dampaknya, pemerintah provinsi berencana mengusulkan 29 program pembangunan kepada pemerintah pusat.

Menurut Sunaryo, sejak tahun 2022 hingga 2025, anggaran Provinsi PAPUA SELATAN telah mengalami pengurangan yang cukup signifikan dari alokasi awal.

“Dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 ini kan efisiensi. Dari 2022 sampai 2025 itu pengurangan totalnya sampai Rp1 triliun,” ujar Sunaryo saat ditemui di Hotel Halogen, Jumat (19/12).

Ia menjelaskan, tantangan utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah kemampuan fiskal yang terbatas. Bagi masyarakat, kata dia, yang terpenting adalah kehadiran layanan dan pembangunan, tanpa mempersoalkan sumber pendanaannya berasal dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.

Sunaryo menambahkan, alokasi belanja operasional pegawai terus diupayakan agar tidak melebihi 30 persen, sementara kebutuhan belanja modal dan pelayanan publik masih cukup besar. Kondisi tersebut membuat dukungan pendanaan dari pemerintah pusat menjadi sangat dibutuhkan.

“Harapan kita bisa diberikan bantuan berupa program kepada masyarakat PAPUA SELATAN penerima manfaat, yang usulannya mengakomodasi kebutuhan empat kabupaten dan pemerintah provinsi untuk dibiayai dari dana pemerintah pusat,” katanya.

Dari 29 program yang direncanakan, sektor infrastruktur jalan menjadi prioritas utama. Sunaryo menyebut, kondisi jalan masih menjadi keluhan terbesar masyarakat di PAPUA SELATAN. Infrastruktur penghubung antarwilayah dinilai krusial untuk mendukung mobilitas dan pelayanan dasar.

“Kondisi jalan ini yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Empat kabupaten ini harus bisa saling terhubung,” ujarnya.

Keempat kabupaten yang dimaksud meliputi Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Ia mengakui, pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Asmat memiliki tantangan tersendiri. Meski demikian, pemerintah provinsi tetap mengusulkan pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan Bandara hingga Kota Agats.

Selain infrastruktur jalan, Pemerintah Provinsi PAPUA SELATAN juga mengusulkan kelanjutan serta penguatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dibangun pemerintah pusat. Proyek-proyek tersebut diharapkan mampu menghubungkan berbagai titik penting di wilayah PAPUA SELATAN secara berkelanjutan.

Di sektor kesehatan, Pemprov PAPUA SELATAN turut mengajukan pembangunan rumah sakit tipe B di kawasan pusat pemerintahan provinsi. Sunaryo menilai, hingga saat ini kawasan tersebut belum memiliki fasilitas kesehatan yang representatif untuk pelayanan tingkat provinsi.

“Kita usulkan rumah sakit tipe B karena memang dibutuhkan untuk pelayanan provinsi. Ini akan kita perjuangkan dengan data dukung yang kuat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) PAPUA SELATAN, Dr. Ulmi Listianingsih Wayeni, menegaskan bahwa pengusulan program-program tersebut merupakan arahan langsung dari Gubernur PAPUA SELATAN.

“Ini merupakan arahan beliau kepada Asisten II, Bapperida, dan OPD terkait lainnya,” ujar Ulmi.

Sumber: