Melepas Ketergantungan Fiskal: Strategi Papua Selatan Genjot PAD Lewat Kolaborasi OPD

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Langkah besar mulai diambil oleh Pemerintah Provinsi PAPUA SELATAN dalam menata masa depan ekonominya. Sebagai daerah otonomi baru, tantangan terbesar yang dihadapi bukan sekadar menjalankan roda pemerintahan, melainkan bagaimana menciptakan kemandirian finansial agar tidak terus-menerus bergantung pada kucuran dana pusat. Kesadaran akan pentingnya kedaulatan fiskal ini menjadi latar belakang kuat digelarnya agenda krusial di Merauke.

Berlokasi di Swiss-Belhotel Merauke pada Senin (9/3), suasana diskusi tampak hidup. Pemerintah Provinsi PAPUA SELATAN melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) duduk bersama dengan program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA)—sebuah kemitraan strategis antara Pemerintah Australia dan Indonesia. Pertemuan ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah lokakarya serius untuk menyusun roadmap atau peta jalan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Urgensi dari penyusunan peta jalan ini dirasakan betul oleh pucuk pimpinan daerah. Sekretaris Daerah PAPUA SELATAN, Ferdinandus Kainakaimu, yang hadir mewakili Gubernur, menyampaikan pandangan yang cukup tajam mengenai kondisi saat ini. Ia menyoroti fenomena di mana beban penggalian pendapatan daerah seolah-olah hanya bertumpu pada satu pintu, sementara potensi besar lainnya masih tertidur lelap.

“Selama ini PAD baru digali oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi PAPUA SELATAN. Sementara OPD pengampu lainnya masih zonk,” tegas Kainakaimu dalam sambutannya.

Menghapus Label 'Zonk' pada OPD Pengampu

Kritik tajam Sekda tersebut menjadi lecutan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov PAPUA SELATAN. Menurutnya, PAD bukan sekadar deretan angka di atas kertas laporan keuangan, melainkan cerminan dari martabat dan kemampuan pemerintah daerah dalam melayani rakyatnya. Semakin tinggi kemandirian fiskal sebuah daerah, semakin leluasa pula pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Sebagai provinsi yang masih belia, PAPUA SELATAN dituntut memiliki komitmen ekstra dalam memetakan potensi lokal. Kainakaimu menekankan bahwa setiap OPD yang memiliki kewenangan pengelolaan potensi pendapatan harus mulai bergerak cepat dan taktis.

“Kita wajib menggali potensi lokal, OPD-OPD harus buat itu turunan Perda yang sudah ada,” lanjutnya. Ia menaruh harapan besar agar roadmap yang disusun ini tidak berakhir menjadi tumpukan dokumen perencanaan di lemari arsip, melainkan bertransformasi menjadi panduan pembangunan ekonomi yang konkret dan mampu menjawab tantangan zaman.

Efisiensi Lewat Restrukturisasi Pajak

Di sisi lain, dukungan dari kemitraan internasional melalui program SKALA memberikan perspektif teknis yang lebih luas. Leader SKALA, Petra Karetji, menjelaskan bahwa lokakarya ini merupakan langkah strategis yang sangat relevan dengan dinamika kebijakan nasional. Saat ini, pemerintah pusat memang tengah mendorong restrukturisasi jenis pajak dan retribusi daerah guna menciptakan iklim yang lebih sehat.

Dalam skema kebijakan terbaru, terjadi penyederhanaan yang cukup signifikan. Jenis pajak daerah dipangkas dari semula 16 jenis menjadi 14 jenis. Begitu pula dengan retribusi daerah yang dirampingkan dari 32 jenis menjadi hanya 18 jenis saja.

“Penyederhanaan ini bertujuan mengurangi biaya administrasi sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah,” jelas Petra. Dengan jumlah jenis yang lebih ramping, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih fokus pada objek pajak yang potensial dan menekan kebocoran anggaran akibat biaya administrasi yang terlalu gemuk.

Lokakarya ini melibatkan partisipasi aktif dari Badan Pendapatan Daerah dari empat kabupaten di wilayah PAPUA SELATAN. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci utama, mengingat wilayah selatan Tanah Papua memiliki karakteristik geografis dan potensi sumber daya yang unik.

Dengan lahirnya roadmap optimalisasi PAD ini, PAPUA SELATAN sedang meletakkan batu pertama bagi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Tujuannya jelas: memperkuat kemandirian fiskal agar akselerasi pembangunan di wilayah paling selatan Indonesia ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sumber: