Suara Pencaker OAP: Memperjuangkan Hak Kesulungan di Tanah Sendiri

PAPUASELATAN.DISWAY.ID - Gerakan Solidaritas Pencari Kerja Orang Asli Papua (OAP) Provinsi Papua Selatan menyuarakan protes keras terkait hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.

Aksi yang digelar di depan Kantor DPRD Papua Selatan, Merauke, Rabu (18/6/2025), diikuti ratusan peserta dari empat kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Mereka menuntut pemerintah meninjau ulang proses seleksi yang dinilai tidak memprioritaskan hak OAP sebagai pemilik tanah Papua.

Aksi Damai dengan Tuntutan Nyata

Para peserta aksi berjalan kaki dari Tugu Libra menuju DPRD sambil membawa poster bertuliskan tuntutan seperti:

• "Prioritaskan OAP dalam Tes CPNS!"

• "Buka Jalur Khusus untuk Pencaker OAP!"

• "Copot Kepala BKPSDM jika Aspirasi Kami Diabaikan!"

Koordinator aksi, Sisilia Agustina, menyatakan bahwa tiga kali audiensi dengan pemerintah dan DPRD tidak membuahkan solusi. "Kami turun ke jalan karena hak kami sebagai anak asli Papua diabaikan," tegasnya.

Respons Legislator: Perlunya Regulasi Khusus

Wakil Ketua DPR Papua Selatan, Fadli Burhan, menyambut positif aspirasi ini. Menurutnya, OAP sebagai pemilik hak kesulungan harus mendapat prioritas, termasuk dalam rekrutmen CPNS. "Aturan bisa disesuaikan demi kebaikan bersama. Ini bukan kitab suci," ujarnya.

Fraksi NasDem melalui Simon Salle menekankan bahwa sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), Papua Selatan seharusnya memiliki kebijakan rekrutmen yang lebih fleksibel, seperti menurunkan ambang batas nilai atau menambah kuota khusus OAP.

Fakta di Balik Kuota CPNS 2024

Pemprov Papua Selatan membuka 1.000 formasi CPNS dengan komposisi:

• 80% (800 kursi) untuk OAP, tetapi 203 lowongan kosong karena tidak ada pendaftar. Hanya 597 OAP yang lulus.

• 20% (200 kursi) untuk non-Papua, dengan 190 orang lulus setelah 10 formasi tak terisi.

Ketimpangan ini memicu tuntutan agar pemerintah mengevaluasi sistem seleksi, termasuk mempertimbangkan affirmative action untuk OAP.

Langkah ke Depan: Kolaborasi Pencari Solusi

Fadli Burhan mengusulkan pembentukan tim bersama antara BKPSDM dan perwakilan pencaker OAP untuk merumuskan solusi, termasuk mengajukan permohonan kuota khusus ke Jakarta. "Kita harus berjuang hingga ke tingkat pusat," tegasnya.

Aksi ini menjadi pengingat bahwa pembangunan SDM di Papua harus sejalan dengan pelindungan hak-hak OAP. Jika tidak, gelombang protes seperti ini mungkin akan terus berulang.

Sumber: