BP3OKP Dorong Kontraktor OAP Papua Selatan Masuk ke Kementerian: Janji Yoseph Yolmen Terbukti

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Suasana pertemuan beberapa waktu lalu antara Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Selatan, Yoseph Yolmen, dan para kontraktor Orang Asli Papua (OAP) masih teringat jelas. Pertemuan yang berlangsung di kantornya itu bukan sekadar forum biasa, tetapi telah menjadi titik awal dari sebuah gerakan baru untuk memperjuangkan ruang yang lebih besar bagi pelaku usaha OAP di Papua Selatan.

 

Dalam diskusi tersebut, para kontraktor OAP menyampaikan langsung berbagai kendala yang mereka alami selama ini. Salah satu keluhan utama adalah minimnya kesempatan mendapatkan paket pekerjaan dari instansi pemerintah, baik yang berada di tingkat vertikal maupun di lingkup Pemprov Papua Selatan dan Kabupaten Merauke. Keluhan itu bukan hanya uneg-uneg, melainkan gambaran situasi yang dirasakan pelaku usaha OAP di lapangan.

 

Mendengar hal tersebut, Kepala BP3OKP Papua Selatan, Yoseph Yolmen, berkomitmen untuk membuka pintu komunikasi seluas-luasnya dengan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten. Salah satu janji pentingnya saat itu adalah mengantarkan perwakilan kontraktor OAP bertemu langsung dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Janji itu menjadi harapan baru bagi pelaku usaha yang selama ini berharap adanya kesetaraan ruang usaha.

 

Janji tersebut akhirnya diwujudkan. Yoseph Yolmen membangun komunikasi dengan Kementerian PUPR hingga pertemuan resmi dapat digelar. Pertemuan dipimpin Sekretaris Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazaroeddin, serta dihadiri Yoseph Yolmen, Wakil Ketua III DPR Papua Selatan Yoseph Albin Gebze, dan sejumlah perwakilan kontraktor OAP.

 

Ketika dikonfirmasi pada Selasa (25/11/2025) malam, Yoseph Yolmen menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung selama beberapa jam.

 

“Memang harusnya kami pertemuan dengan Bapak Menteri PUPR RI, hanya beliau sedang ada kesibukan lain,” terangnya.

 

Meski demikian, ia bersyukur karena rombongan tetap mendapat ruang pertemuan. “Puji Tuhan, kami diakomodir dengan baik hingga pertemuan bersama Bapak Sesdirjen Kementerian PUPR,” katanya.

 

Dalam forum tersebut, berbagai poin penting turut disampaikan melalui surat resmi, terutama tentang perlunya memberikan ruang bagi kontraktor OAP sebagai pelaku usaha, sesuai amanat PP Nomor 17 Tahun 2017. Yoseph juga menyinggung arahan Wakil Presiden RI Gibran Rakabumingraka dalam pertemuan di Manokwari, 4–5 November lalu, mengenai pentingnya menggerakkan dua mesin utama pembangunan daerah: mesin birokrasi dan mesin swasta.

 

Menurut Yoseph, mesin swasta tidak hanya mencakup pengusaha Nusantara, tetapi juga kontraktor OAP serta pelaku usaha kecil dan mikro. Semua pihak harus diberi kesempatan yang sama. “Ya, jika kedua mesin berjalan, maka perekonomian akan hidup di daerah,” ujarnya. Ia menegaskan kembali komitmennya: “Kami meyakinkan kepada menteri melalui Sesdirjen, kami OAP juga ada dan harus diberikan ruang atau tempat menjadi pelaku usaha.”

 

Di pertemuan itu, sejumlah kontraktor OAP turut memberikan testimoni. Salah satunya datang dari Yeri Mahuze, yang menceritakan bagaimana ia memulai usaha dari nol hingga mampu membeli tiga unit ekskavator baru. Bagi Yoseph, cerita seperti ini membuktikan bahwa OAP memiliki potensi, kapasitas, dan kompetensi. Yang sering kurang hanyalah kesempatan.

 

“Saya meyakinkan lagi kepada Pak Sesdirjen dalam pertemuan kemarin bahwa OAP masih ada dan akan ada sampai kapanpun. Hanya saja kami minta diberikan ruang, terutama berkaitan dengan PSN,” katanya.

 

Pertemuan yang berlangsung hangat ini juga dihadiri Wakil Ketua III DPR Papua Selatan Jalur Afirmatif, Yoseph Albin Gebze. Kehadirannya merupakan amanah dari Ketua DPRPS Heribertus Silibun, yang meminta agar Gebze mendampingi BP3OKP dalam pertemuan tersebut.

 

Salah satu hal penting yang ikut dibahas adalah wacana revisi terhadap PP 17 Tahun 2017 yang telah diperbarui pada 2019, serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Revisi tersebut diharapkan dapat membuka ruang lebih besar bagi kontraktor OAP.

 

“Pak Sesdirjen mengharapkan kepada saya agar sama-sama didorong menjadi keputusan, sehingga revisi memberikan ruang kepada OAP dan itu kami sepakati,” ujarnya.

Sumber: