MRP Papua Selatan Dukung Penolakan Pemerintah Mappi terhadap Perusahaan Sawit

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Diskusi mengenai ekspansi perusahaan sawit kembali mengemuka di Papua Selatan, terutama di Kabupaten Mappi. Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, keputusan Pemerintah Kabupaten Mappi menolak rencana beroperasinya sejumlah perusahaan sawit menjadi sorotan penting. Langkah tersebut kemudian mendapat respons cepat dari Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, yang menegaskan dukungannya terhadap keputusan daerah.

 

Isu ini menguat setelah MRP menerima surat resmi dari Bupati Mappi yang berisi rekomendasi penolakan terhadap perusahaan-perusahaan sawit yang ingin beroperasi di wilayah Auyu dan Bade. Seiring meningkatnya dinamika investasi perkebunan di wilayah selatan Papua, posisi MRP sebagai lembaga kultural yang mengawal aspirasi masyarakat adat menjadi sangat relevan. Karena itu, sikap lembaga ini terhadap penolakan perusahaan sawit Mappi dianggap penting bagi pembaca dan publik yang mengikuti perkembangan kebijakan di sektor sumber daya alam.

 

Ketua MRP Papua Selatan, Damianus Katayu, menegaskan bahwa keputusan pemerintah Mappi tidak diambil secara tiba-tiba. Menurutnya, ada alasan yang kuat di balik rekomendasi penolakan tersebut, khususnya terkait pemenuhan syarat dan mekanisme yang berlaku. Sikap MRP kemudian semakin mempertegas bahwa proses perlindungan hak masyarakat adat dan ketertiban regulasi harus diprioritaskan.

 

“Ada perusahaan sawit ingin beroperasi di Mappi direkomendasikan oleh Bupati Mappi untuk ditolak. Kami MRP Provinsi Papua Selatan menerima suratnya,” ujar Katayu di ruang kerjanya, baru-baru ini.

 

Ia menjelaskan bahwa pemerintah Mappi sebelumnya telah mempelajari proposal perusahaan-perusahaan tersebut, namun hasilnya menunjukkan bahwa syarat dan ketentuan tidak dipenuhi. Hal ini kemudian menjadi dasar kuat bagi Bupati Mappi untuk tegas mengatakan tidak. MRP, sebagai lembaga kultural, memandang keputusan itu sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat.

 

“Bupati Mappi menolak karena perusahaan tidak sesuai dengan syarat dan mekanisme berlaku. Bagi kami MRP, sah-sah saja ketika pemerintah menolak sebab masyarakat menolak. Kami MRP pasti menyetujui,” tegasnya.

 

Selain itu, Katayu juga menanggapi rumor mengenai delapan perusahaan sawit yang dikabarkan hengkang dari Kabupaten Mappi maupun Boven Digoel. Ia menegaskan bahwa hingga kini MRP Papua Selatan belum menerima laporan atau informasi resmi mengenai kabar tersebut.

 

“Kami belum mengetahuinya,” tandasnya.

 

Dengan dukungan MRP terhadap keputusan pemerintah Mappi, langkah ini dinilai memperjelas posisi lembaga-lembaga daerah dalam menjaga tata kelola investasi perkebunan agar tetap berpihak pada masyarakat. Isu terkait penolakan perusahaan sawit Mappi pun menjadi penanda penting bahwa setiap rencana investasi di Papua Selatan harus benar-benar melalui proses yang transparan, taat mekanisme, dan menghormati aspirasi masyarakat adat.

Sumber: