DPD KNPI Papua Selatan Pastikan Kepengurusan Tunggal dan Siap Laksanakan Program Pemuda 2025

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Isu dualisme yang sempat mencuat di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) akhirnya dijawab tegas oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Papua Selatan. Melalui konferensi pers di Aula Hotel Halogen Merauke, Kamis (13/11/2025), pengurus resmi KNPI Papua Selatan menegaskan bahwa tidak ada lagi dua kubu di wilayah tersebut.

 

Dalam pernyataan resmi itu hadir Ketua DPD KNPI Papua Selatan Dominikus Buliba Gebze, didampingi Ketua OKK Antonius Bambang E. Susilo dan Wakil Ketua Bidang Media Felix Hursepuny. Ketiganya menyampaikan komitmen bersama untuk menjaga keutuhan organisasi kepemudaan dan menolak segala bentuk upaya yang dapat menimbulkan perpecahan.

 

“Kami di sini di Papua Selatan sudah berdiri sendiri dan kami sudah satu KNPI, yang terinclud di SK Kementerian Hukum dan HAM di bawah pimpinan Bung Riyano Satria Panjaitan. Kami akan mengambil sikap tegas dan langkah hukum terkait pihak-pihak atas nama KNPI di luar sana yang mencoba membuat dualisme,” tegas Antonius Bambang.

 

Kepengurusan KNPI Papua Selatan Resmi dan Diakui Negara

 

Menurut Antonius, meski di tingkat nasional terdapat beberapa versi kepengurusan, DPD KNPI Papua Selatan memilih berpegang pada struktur resmi yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ia menegaskan, keabsahan tersebut diperkuat dengan hasil Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar di Hotel Megaria tahun lalu.

 

Langkah ini, kata Antonius, menjadi bentuk komitmen pemuda Papua Selatan untuk menjalankan organisasi dengan tertib administrasi dan legitimasi hukum yang jelas. “Kita ini satu KNPI yang sah. Tidak ada dua versi di Papua Selatan,” ujarnya menegaskan.

 

Dominikus Buliba: KNPI Papua Selatan Berdiri Berdasarkan Keabsahan Organisasi

 

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Papua Selatan, Dominikus Buliba Gebze, menanggapi adanya pihak lain yang mengatasnamakan KNPI dan mengirimkan undangan kegiatan tanpa koordinasi dengan pengurus resmi. Ia menyebut hal itu sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat.

 

“Kami di Papua Selatan ini sudah berdiri sendiri, KNPI di bawah pimpinan Bung Riyano Panjaitan berdasarkan keabsahan organisasi. Untuk pengurus DPD KNPI Papua Selatan telah resmi dibentuk sejak Penjabat Gubernur Papua Selatan menjabat,” tegas Dominikus.

 

Ia kemudian menampilkan sejumlah bukti keabsahan organisasi, mulai dari kepemilikan NPWP, SK kepengurusan, hingga pengesahan yang ditandatangani oleh 30 organisasi kepemudaan (OKP) di Papua Selatan. Semua dokumen tersebut menjadi dasar hukum yang memperkuat eksistensi DPD KNPI Papua Selatan sebagai satu-satunya kepengurusan yang sah di daerah itu.

 

“Negara hanya mengakui DPD KNPI cuma satu yakni Bung Riyano Satria Panjaitan. Ketika saya terpilih, Musda itu dihadiri langsung Pak PJ Gubernur. Beliau menyampaikan di Papua Selatan cuma satu,” jelas Dominikus.

 

Fokus ke Program Pembinaan Pemuda Tahun 2025

 

Setelah memastikan kepengurusan yang sah, DPD KNPI Papua Selatan kini berkomitmen untuk fokus pada program kerja dan pembinaan generasi muda di wilayahnya. Dalam waktu dekat, organisasi ini akan menggelar Rapat Kerja (Raker) sebagai langkah awal penyusunan berbagai kegiatan strategis yang akan dijalankan sepanjang tahun 2025.

 

Dominikus menegaskan bahwa semangat utama KNPI Papua Selatan adalah membangun kebersamaan dan pemberdayaan pemuda, bukan terjebak dalam konflik internal.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan keabsahan hukum yang kuat, DPD KNPI Papua Selatan siap melangkah sebagai wadah pemuda yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada kemajuan daerah.

Sumber: