Pemerintah Dorong Pemerataan Lewat Proyek Strategis dan Pengembangan SDM di Papua Selatan

MERAUKE, DISWAY.ID — Pemerintah pusat terus memperlihatkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia melalui serangkaian proyek strategis, termasuk di Provinsi Papua Selatan.

Berbagai pembangunan berskala besar kini tengah dikerjakan di wilayah ini, seiring perhatian pemerintah yang juga diarahkan pada tiga sektor penting lainnya: pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), penanganan minuman keras (miras), dan penerapan teknologi pembangunan berkelanjutan.

Langkah ini menjadi bukti nyata upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial secara merata di Papua Selatan. Melalui pendekatan lintas sektor, pemerintah berupaya memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang di wilayah yang memiliki potensi besar di bidang pertanian, sumber daya alam, dan konektivitas antarwilayah.

Fokus pada Empat Pilar Utama

Pembangunan di Papua Selatan kali ini tidak semata menitikberatkan pada infrastruktur fisik. Pemerintah menyiapkan empat agenda prioritas yang saling mendukung dan membentuk satu kesatuan strategi pembangunan daerah.

Pertama, pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal agar siap bersaing dan berperan langsung dalam proyek pembangunan.
Kedua, penanganan miras menjadi langkah preventif yang penting untuk menjaga ketertiban sosial dan menekan angka kriminalitas.

Ketiga, penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek pembangunan bertujuan menciptakan efisiensi dan transparansi.
Keempat, pembangunan infrastruktur strategis menjadi fondasi utama untuk mempercepat konektivitas antarwilayah dan memperluas akses ekonomi masyarakat Papua Selatan.

Proyek Rp32 Triliun dengan Kontrak Jangka Panjang

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp32 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai proyek strategis di Papua Selatan. Berbeda dengan proyek swasta, pembangunan ini sepenuhnya dijalankan dengan sistem kontrak jangka panjang selama lima hingga enam tahun, guna menjamin keberlanjutan dan kualitas hasil pekerjaan.

Model pelaksanaan bertahap ini disertai pengawasan ketat dari pemerintah, agar pembangunan berjalan sesuai target dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat setempat.

Dalam proyek ini, Haji Isam ditunjuk sebagai pelaksana dari pihak yang dipercaya pemerintah melalui mekanisme resmi yang berlaku. Penunjukan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pihak pelaksana dengan pemerintah pusat dalam memastikan proyek berjalan tepat waktu dan sesuai standar.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lapangan Kerja Baru

Dampak dari proyek strategis ini diharapkan terasa langsung oleh masyarakat Papua Selatan. Dengan infrastruktur yang semakin baik, konektivitas antarwilayah akan meningkat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah.

Keterlibatan tenaga kerja lokal menjadi perhatian utama. Pembangunan BLK yang berjalan paralel dengan proyek infrastruktur diharapkan mampu mencetak SDM terampil dan siap kerja, sehingga masyarakat Papua Selatan tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku utama pembangunan di wilayahnya sendiri.

Wujud Nyata Pemerataan Pembangunan

Pemerintah menegaskan bahwa proyek strategis ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional.
Dengan dukungan penuh APBN dan sistem pelaksanaan jangka panjang, proyek ini diharapkan dapat memperkuat integrasi Papua Selatan dengan wilayah lain di Indonesia.

 

Prinsip transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan menjadi landasan utama dalam setiap tahap pengerjaan. Pemerintah berharap langkah ini dapat menumbuhkan kepercayaan publik sekaligus menjadi contoh bahwa pembangunan berkeadilan dapat terwujud melalui perencanaan matang dan pelaksanaan yang konsisten.

Sumber: