DPD RI Dukung Papua Selatan, Gubernur Apolo Tekankan Pentingnya Dana Otonomi Khusus
Apolo Safanpo: Dana Otsus Jangan Dipangkas, Papua Masih Butuh Dukungan Pembangunan-Istimewa.-
MERAUKE, DISWAY.ID PAPUA SELATAN – Gubernur PAPUA SELATAN, Apolo Safanpo, menyampaikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang terus memperjuangkan dana otonomi khusus (Otsus) agar tidak dipangkas oleh pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Gubernur Apolo dalam pertemuan dengan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI di ruang rapat Kantor Gubernur PAPUA SELATAN, Sabtu (13/9/2025) malam.
Kunjungan PURT DPD RI ke PAPUA SELATAN dilakukan untuk meninjau pembangunan pusat pemerintahan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Dalam kesempatan itu, mereka juga meminta dukungan Gubernur terkait rencana pembangunan Kantor DPD di kawasan tersebut.
Apolo menegaskan, Papua memiliki latar belakang pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Ia menyebut, pembangunan di Papua baru bergerak sekitar tahun 1961, sementara wilayah seperti Aceh dan Ambon sudah lebih dahulu berkembang pasca-kemerdekaan.
“Papua di wilayah pantai masih cukup baik, tapi wilayah pegunungan masih jauh tertinggal. Karena itu, kami sangat membutuhkan afirmasi dan dukungan khusus,” ujar Apolo.
Ia menekankan, keberadaan dana Otsus sangat vital bagi percepatan pembangunan di tanah Papua. “Kalau dana Otsus dipotong, Papua akan semakin tertinggal. Kami berterima kasih kepada DPD RI yang memperjuangkan agar dana ini tetap utuh,” tegasnya.
Apolo juga mengungkapkan, pembangunan Kantor Gubernur PAPUA SELATAN, Kantor DPRP PAPUA SELATAN, serta Kantor Majelis Rakyat PAPUA SELATAN (MRPS) menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini karena kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PAPUA SELATAN yang masih terbatas, yakni hanya sekitar Rp1,3 triliun per tahun.
“Dengan kondisi APBD yang terbatas, PAPUA SELATAN membutuhkan dukungan tambahan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua PURT DPD RI, Hasan Basri, berharap agar pusat pemerintahan di Salor tidak berpindah-pindah seperti yang kerap terjadi di daerah lain. Ia juga meminta agar Pemprov PAPUA SELATAN menyiapkan dukungan penuh, termasuk hibah tanah, untuk pembangunan Kantor DPD.
“Kami sudah memperjuangkan agar anggaran untuk Papua tidak terkena efisiensi dari pusat. Itu adalah bagian dari komitmen DPD RI untuk Papua,” kata Hasan Basri.
Hasan menambahkan, pembangunan kantor DPD yang berdekatan dengan kawasan pemerintahan Salor akan memperkuat tata kelola pemerintahan di Papua Selatan.
Sumber:
- Share:
