Tim Ekspedisi UI Temukan Sejumlah Masalah di Kawasan Transmigrasi Muting

Minim Infrastruktur, Kawasan Transmigrasi Muting Butuh Perhatian Pemerintah-Istimewa.-
DISWAY.ID – PAPUA SELATAN – Sejumlah persoalan mendasar masih membayangi Kawasan Transmigrasi (KT) Muting, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, PAPUA SELATAN. Temuan itu diungkap oleh Tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia (UI) setelah melakukan diskusi kelompok terpumpun bersama aparat dan perwakilan kampung.
Ketua Tim 2 Output 5 Fakultas Teknik UI, Mustika Sari, menjelaskan bahwa pemerataan infrastruktur menjadi isu krusial yang harus segera ditangani pemerintah. Menurutnya, tanpa dukungan infrastruktur dasar, sulit bagi Kawasan Transmigrasi untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Pertemuan ini merupakan langkah awal dari peta jalan kami dalam mewujudkan transformasi Kawasan Transmigrasi yang berdaya saing dan berkelanjutan,” kata Mustika, Kamis (18/9/2025).
Ia menekankan pentingnya ketersediaan jalan poros yang layak, jalur alternatif untuk kendaraan bermuatan berat, serta perbaikan jembatan di jalur distribusi hasil produksi lokal. Selain itu, kebutuhan energi dan air bersih juga menjadi sorotan.
“Penambahan tiang listrik, peningkatan daya, serta penampungan air bersih sangat mendesak. Karena selama musim kemarau, banyak warga terpaksa mengambil air ke sungai yang jaraknya jauh,” jelasnya.
Tak hanya itu, warga Muting juga mengusulkan peningkatan jaringan internet dan penambahan tower BTS di setiap kampung. Layanan kesehatan pun ikut disoroti. Mustika menilai perlunya fasilitasi pendaftaran BPJS KIS langsung dari pusat, sebab di tingkat kabupaten kuotanya terbatas dan jarak yang jauh menyulitkan warga transmigrasi.
Hasil diskusi tersebut, kata Mustika, akan menjadi bahan untuk menyusun rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat. “Rekomendasi ini akan memuat desain infrastruktur dasar, konektivitas kawasan, hingga skema investasi untuk mendukung mobilisasi sumber daya di Kawasan Transmigrasi,” tambahnya.
Anggota Tim Ekspedisi Patriot, Satwiko Budiono, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi sebagai acuan kebijakan teknis. “Kami berharap kebutuhan warga transmigrasi Muting dapat segera direalisasikan, mengingat keterbatasan pemerintah daerah dalam hal anggaran maupun kuota,” ujarnya.
Sebagai informasi, program Ekspedisi Patriot merupakan bagian dari Transmigrasi Patriot Kementerian Transmigrasi yang melibatkan mahasiswa dari berbagai universitas. Peserta program ini tinggal langsung di Kawasan Transmigrasi selama empat bulan untuk melakukan riset lapangan dan pengabdian masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, diharapkan kawasan transmigrasi di Papua Selatan tidak hanya berkembang secara infrastruktur, tetapi juga membangun daya saing ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
Sumber: