Tito Minta Papua Selatan dan Dua Provinsi Baru Percepat Belanja Daerah

DISWAY.ID, PAPUA SELATAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerukan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tiga provinsi baru: Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan PAPUA SELATAN. Ia menekankan bahwa langkah ini sangat krusial untuk memperkuat daya beli masyarakat dan mendongkrak ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

“Ada uang yang beredar dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen utama Pertumbuhan Ekonomi,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Berdasarkan data Kemendagri per 4 Agustus 2025, capaian realisasi pendapatan APBD menunjukkan ketimpangan antarprovinsi.
Papua Tengah memimpin dengan 55,61 persen, disusul PAPUA SELATAN 42,19 persen, dan Papua Pegunungan yang masih tertinggal di angka 31,58 persen. Namun untuk realisasi belanja, ketiganya masih di bawah rata-rata nasional sebesar 38,52 persen.

Secara rinci, Papua Pegunungan mencatat belanja sebesar 33,96 persen, PAPUA SELATAN 29,30 persen, dan Papua Tengah 28,33 persen.

“Mohon untuk daerah-daerah yang rendah belanjanya ini cepat didorong supaya ada perputaran uang di daerah masing-masing,” tegas Tito.
“Belanja pemerintah selain membuat perputaran uang, juga mendorong supaya swastanya hidup,” tambahnya.

Rapat yang diinisiasi Kemendagri ini menjadi forum penting untuk membahas isu-isu strategis, termasuk pengendalian Inflasi, peningkatan pendapatan dan Belanja Daerah, hingga percepatan pembangunan ekonomi di daerah-daerah otonom baru.

Tito juga mengingatkan pentingnya peran daerah dalam menopang stabilitas ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa ketimpangan dalam Pertumbuhan Ekonomi regional bisa berdampak langsung pada performa ekonomi negara secara keseluruhan.

Lebih jauh, Mendagri mendorong ketiga pemerintah daerah untuk mulai mengembangkan diversifikasi pangan sebagai bagian dari strategi menekan lonjakan harga bahan pokok, terutama beras.

“Kalau bisa didorong gerakan diversifikasi pangan ini menggunakan pangan lokal,” ucapnya.

 

Langkah ini, kata Tito, tidak hanya efektif untuk mengatasi inflasi, tetapi juga menjadi peluang untuk mengangkat potensi pertanian lokal yang belum tergarap optimal.

Sumber: