DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Isu mengenai pembangunan jalan provinsi Boven Digoel kembali menjadi perhatian setelah rencana pengerjaan ruas tersebut belum dapat dipastikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Selatan. Di tengah harapan masyarakat terhadap peningkatan infrastruktur, keputusan pemerintah daerah untuk menata ulang prioritas pembangunan memunculkan dinamika baru yang kini menjadi sorotan publik.
Rencana pembangunan jalan di Boven Digoel sebenarnya telah dibahas sebelumnya. Namun, hingga kini tahapan yang berjalan baru sebatas pengecekan status ruas jalan oleh Dinas PUPR. Keterbatasan kewenangan dan penyesuaian anggaran membuat rencana tersebut belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.
Kepala Dinas PUPR Papua Selatan, Ramses Kambuaya, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru mengeksekusi pekerjaan sebelum memastikan status kewenangan jalan tersebut. Ia menuturkan bahwa pengecekan harus dilakukan secara menyeluruh agar penanganan pembangunan tepat sasaran dan sesuai mandat pemerintah provinsi.
“Belum, masih kami rencanakan. Kami harus cek dulu apakah itu jalan provinsi atau nasional. Kami kan hanya menangani jalan provinsi. Jadi kami masih lihat dulu. Kalau anggaran nanti cukup di tahun depan, bisa kami tangani,” ujar Ramses.
Di tengah proses administrasi tersebut, arahan berbeda muncul dari Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo. Dalam sebuah agenda resmi, Gubernur meminta agar rencana pembangunan jalan provinsi di wilayah Boven Digoel dibatalkan dan dialihkan ke wilayah Mindiptana. Instruksi itu ia sampaikan langsung di hadapan pejabat PUPR saat menghadiri peletakan batu pertama Asrama Putri St. Anna Mindiptana.
“Jadi pembangunan jalan provinsi untuk Boven Digoel, alihkan ke Mindiptana,” tegas Safanpo.
Safanpo menjelaskan bahwa rencana pembangunan jalan provinsi di empat kabupaten Asmat, Mappi, Boven Digoel, dan Merauke—sesungguhnya telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PUPR Papua Selatan. Meski demikian, ia menilai perlunya penyesuaian prioritas berdasarkan urgensi pembangunan di lapangan.
Mindiptana, menurut Gubernur, merupakan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih. Ia menilai distrik tersebut memiliki kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak, terlebih posisinya sebagai salah satu distrik tertua di Papua Selatan.
“Tahun ini akan saya cek progres pembangunan yang disampaikan di Distrik Mindiptana. Sebab, Mindiptana perlu dibangun lantaran merupakan salah satu distrik tertua di Papua Selatan,” ujarnya.
Dengan adanya instruksi pengalihan ini, arah pembangunan provinsi dipastikan akan mengalami penyesuaian. Masyarakat kini menunggu tindak lanjut Dinas PUPR dalam memastikan tahapan teknis serta penyesuaian anggaran sesuai arahan Gubernur. Di sisi lain, ketidakpastian mengenai pembangunan jalan provinsi Boven Digoel menandai bahwa proses perencanaan infrastruktur harus terus dikawal agar tetap sesuai kebutuhan wilayah.