DISWAY.ID Papua Selatan - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun, memastikan bahwa selama satu tahun pertama masa kerja, lembaga legislatif ini telah menyelesaikan sejumlah agenda penting, baik di lingkup internal maupun eksternal.
Dalam dialog interaktif yang digelar pada Senin (3/11/2025), Heribertus menyampaikan bahwa salah satu capaian utama DPR Papua Selatan adalah selesainya pembentukan alat kelengkapan dewan, yang kini telah berfungsi penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Seluruh alat kelengkapan dewan kini sudah berjalan dan melaksanakan tugas serta fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku,” ujar Heribertus.
Ia menambahkan, langkah ini menjadi pondasi penting bagi optimalisasi kinerja lembaga legislatif di provinsi termuda di Indonesia tersebut.
DPR Papua Selatan Aktif Bahas dan Kawal APBD 2025
Selain menyelesaikan pembentukan struktur internal, DPR Papua Selatan juga aktif terlibat dalam proses pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Heribertus menjelaskan bahwa pembahasan tersebut telah diselesaikan dan kini pelaksanaan APBD sudah berjalan. Bahkan, perubahan APBD 2025 telah dirampungkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di Papua Selatan.
Langkah ini, kata Heribertus, menunjukkan keseriusan DPR Papua Selatan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan seluruh program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Perkuat Sinergi Internal dan Kolaborasi Eksternal
Sebagai lembaga baru dengan 44 anggota dewan yang berasal dari berbagai latar belakang politik dan pengalaman, Heribertus menilai pentingnya memperkuat soliditas dan kesamaan persepsi antaranggota.
“Kami berupaya menyatukan pandangan bersama agar seluruh tugas pokok dapat diselesaikan dengan baik,” ucapnya.
Dari sisi internal, DPR Papua Selatan terus memperkuat sinergi antarkomisi dan fraksi untuk memastikan koordinasi berjalan efektif. Sedangkan dari sisi eksternal, komunikasi intensif dengan pemerintah daerah dan masyarakat menjadi prioritas utama.
Heribertus menegaskan bahwa DPR Papua Selatan berkomitmen menjadi jembatan aspirasi rakyat yang efektif. Dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah, ia optimistis seluruh aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing lembaga.
Dukung Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
DPR Papua Selatan mengakui bahwa sebagai provinsi baru, masih banyak hal yang perlu dibenahi — baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaan program pembangunan. Meski demikian, Heribertus menilai kerja sama antara legislatif dan eksekutif sudah mulai menunjukkan hasil nyata.
Beberapa program pembangunan yang dijalankan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, menjadi bukti bahwa kolaborasi antarlembaga berjalan ke arah yang positif.
Ke depan, DPR Papua Selatan bertekad menjaga momentum ini dengan memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat Papua Selatan.