DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Bapperida Papua Selatan kembali menjadi sorotan dalam upaya memperkuat arah pembangunan berbasis inovasi daerah. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan pentingnya langkah konkret yang harus diambil oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dalam merumuskan kebijakan strategis yang mampu menjawab tantangan pembangunan di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Asisten II Setda Papua Selatan, Sunarjo, saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Roadmap Sistem Inovasi Daerah yang digelar di Hotel Sunny Day Inn, Merauke, Senin (6/10/2025). Dalam arahannya, Sunarjo menekankan bahwa inovasi tidak cukup berhenti pada tataran konsep, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan dan program nyata di setiap sektor pemerintahan.
“Melalui kegiatan ini, saya harap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat membuat turunan dari Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya masing-masing,” ujar Sunarjo.
Ia menegaskan bahwa setiap OPD wajib memiliki dasar regulasi yang jelas dalam pelaksanaan tugasnya. “Ini wajib hukumnya, karena ketika inspektur melakukan audit internal, yang lebih dahulu ditanya adalah regulasi pegangan dalam pelaksanaan tugas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sunarjo menjelaskan bahwa penyusunan roadmap inovasi daerah oleh Bapperida harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan sebagai induk perencanaan pembangunan daerah. RTRW tersebut akan menjadi acuan bagi rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) selama 20 tahun, serta rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dalam periode lima tahunan.
Namun, dalam siklus perencanaan terbaru, Sunarjo mengakui bahwa pembahasan RTRW seringkali dilakukan terakhir karena RTRW provinsi harus menyesuaikan dengan RTRW nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Ia menyebutkan bahwa RTRW Nasional menjadi payung besar yang berisi 12 program strategis prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk di dalamnya program ketahanan pangan, serta swasembada bioetanol dan gula.
Dengan adanya FGD ini, Sunarjo berharap Bapperida dapat menjadi motor penggerak dalam merumuskan inovasi daerah yang relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor juga diharapkan lahir dari pertemuan tersebut, mengingat hadirnya seluruh OPD, DPRP Papua Selatan, serta kalangan akademisi.
“Inovasi daerah yang kita ambil bisa berasal dari berbagai sektor, baik sosial budaya, teknologi, maupun peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Silakan diramu dengan sebaik-baiknya,” tutup Sunarjo.
Dengan dorongan tersebut, Bapperida Papua Selatan kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menghasilkan gagasan dan inovasi yang tidak hanya visioner, tetapi juga mampu diterapkan secara konkret demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan pembangunan yang berkelanjutan di Bumi Anim Ha.