Bukan Sekadar Pos Lintas Batas, Mardani Ali Sera Desak Pendekatan Terpadu di Perbatasan Merauke

DISWAY.ID PAPUA SELATAN - Beranda terdepan sebuah negara merupakan cermin dari martabat dan kedaulatan bangsa tersebut. Di ujung timur Indonesia, wilayah Merauke, Provinsi PAPUA SELATAN, memegang peran krusial sebagai titik temu kedaulatan yang bersentuhan langsung dengan dinamika sosial dan politik. Mengingat posisinya yang sangat vital, perhatian terhadap wilayah ini tidak boleh hanya sebatas seremonial, melainkan harus menyentuh substansi kesejahteraan masyarakat lokal.

Kesadaran akan pentingnya menjaga "halaman depan" Indonesia ini membawa Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Komisi II DPR RI untuk turun langsung ke lapangan. Kunjungan kerja ke Merauke ini bertujuan memotret realitas kehidupan di perbatasan secara utuh, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga geliat ekonomi warga yang bermukim di sana.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menekankan bahwa narasi mengenai perbatasan harus diubah. Perbatasan bukan lagi sekadar garis pembatas di atas peta, melainkan etalase utama yang menunjukkan wajah Indonesia kepada dunia luar. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Pengelolaan Perbatasan harus mendapatkan status super prioritas dalam agenda pembangunan pemerintah pusat maupun daerah.

Mardani memberikan catatan penting mengenai sensitivitas sosial di wilayah Papua. Menurutnya, pendekatan kesejahteraan yang konkret adalah kunci agar masyarakat merasa dihargai dan dirangkul oleh negara.

"Kita memandang dan sepakat Pengelolaan Perbatasan (negara menjadi) super prioritas (untuk diperhatikan pemerintah), karena dia adalah halaman depan etalase kita. Kalau kasus Papua bahkan sebagian tadi disampaikan, dulu orang yang kecewa sempat tidak ramah kepada pemerintah, tapi sekarang sudah siap makanya jangan sampai kecewa dua kali," ujar Mardani kepada Parlementaria di Merauke, Rabu (4/2/2026).

Meskipun secara fisik infrastruktur megah seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota dan Yetetkun telah berdiri kokoh, Panja Komisi II melihat adanya celah yang harus segera diisi. Keberadaan bangunan fisik tersebut dirasa belum cukup jika tidak dibarengi dengan pengembangan kawasan pendukung yang menyentuh aspek dasar kehidupan warga. Mardani mendorong diterapkannya integrated approach atau pendekatan terpadu agar dampak PLBN bisa dirasakan secara luas.

“Fakta di lapangan memang PLBN sudah ada, Sota sama Yetetkun, tetapi yang diharapkan bukan cuma PLBN-nya, tapi ekonominya berkembang, perumahannya, pendidikannya, kesehatannya. Artinya integrated approach untuk PLBN,” tegas politisi dari Fraksi PKS tersebut.

Lebih jauh, hasil tinjauan lapangan ini juga menyoroti peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Aspirasi yang berkembang di daerah menunjukkan adanya kebutuhan akan penguatan regulasi bagi institusi tersebut. Mardani berpendapat bahwa BNPP perlu diberikan kewenangan yang lebih besar, tidak sekadar menjadi fasilitator, tetapi juga sebagai eksekutor kebijakan yang memiliki payung hukum kuat.

"Kami juga ketemu dengan peluang bagaimana membuat payung yang lebih kokoh penguatan institusi Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Bukan cuma sebagai pihak yang menjadi jembatan, tetapi juga menjadi eksekutor," tambahnya.

Seluruh masukan strategis yang dihimpun dari pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi PAPUA SELATAN, TNI/Polri, Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga DPRD setempat, dipastikan akan menjadi materi utama dalam rapat-rapat Panja di tingkat pusat. Penguatan institusi, pembangunan ekonomi terpadu, dan pendekatan kesejahteraan menjadi tiga pilar utama yang akan diperjuangkan demi memastikan perbatasan Indonesia di PAPUA SELATAN tidak hanya aman secara teritorial, tetapi juga sejahtera secara sosial.

Sumber: